China Marahi Selandia Baru, Tak Usah Ikut-ikutan Dukung Taiwan di WHO

Negara itu harus "berhenti membuat pernyataan yang salah", kata China sembari memperingatkan masalah ini dapat berujung kerusakan hubungan bilateral.

Pejabat hukum utama WHO, Steven Solomon, mengatakan dalam briefing online bahwa hanya negara-negara anggota yang dapat memutuskan siapa saja yang berhak menghadiri Majelis Kesehatan Dunia (WHA).

Taiwan dengan dukungan kuat Amerika Serikat (AS) terus melakukan lobi agar diizinkan ikut serta sebagai pengamat di pertemuan pembuat keputusan WHO tersebut pekan depan.

Upaya Taiwan ini memantik kemarahan dari kubu China, dan Negeri "Tirai Bambu" kemudian mendesak Selandia Baru mematuhi prinsip satu-China dengan tak perlu mendukung Taiwan mengambil peran pengamat di WHA.

Hal tersebut diumumkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian pada konferensi pers.

Ia mengomentari pernyataan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru dan Menteri Luar Negeri Winston Peters.

"Pernyataan keliru seperti itu di pihak Selandia Baru sangat melanggar prinsip satu-China. Kami menyesalkan dan menentang mereka, juga telah mengirim perwakilan dengan pihak Selandia Baru," terang Zhao dikutip dari Xinhuanet Senin (11/5/2020).

Zhao menyatakan bahwa mengenai partisipasi kawasan Taiwan dalam kegiatan WHO, posisi China sudah jelas dan konsisten.

"Prinsip satu-China harus diperhatikan. Berdasarkan prinsip ini, pemerintah pusat China telah membuat pengaturan yang tepat untuk partisipasi kawasan Taiwan dalam acara-acara kesehatan global."

"Ini memastikan wilayah Taiwan dapat dengan cepat dan efektif menanggapi insiden kesehatan masyarakat lokal dan global," terang Zhao.

Prinsip satu-China adalah fondasi hubungan politik China dengan Selandia Baru. Ini adalah fondasi dari kemajuan yang dicapai dalam hubungan bilateral sejak pembentukan hubungan diplomatik, kata Zhao.

"Saya ingin menunjukkan bahwa China berkomitmen untuk mengembangkan hubungan kerja sama yang bersahabat dengan Selandia Baru berdasarkan rasa saling menghormati dan kesetaraan."

"Kami dengan tegas memutuskan untuk menegakkan kedaulatan, kemandirian, dan integritas wilayah kami," lanjutnya.

"Kami berharap orang-orang tertentu di Selandia Baru akan berhenti menyebarkan desas-desus dan menciptakan masalah, lalu bekerja untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kerja sama bilateral, bukan malah merusaknya," pungkas Zhao.