Nadiem: PPDB Sistem Zonasi Mampu Perhatikan Kebutuhan Siswa

Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan masih ada yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah.

"Tapi memang itu KK-nya terverifikasi. Hanya memang dinas tidak melakukan verifikasi lapangan apakah orangtua dan keluarga tersebut tinggal fisik di situ atau hanya KK-nya saja. Kami dapatkan informasi seperti itu masih terjadi," kata Kepala Ombudsman DIY Budhi Masturi.

PPDB sistem zonasi perlu dikaji ulang

Banyaknya kecurangan, membuat Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Kemendikbud Ristek agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB perlu dikaji ulang dengan berpijak pada kajian ilmiah.

Hal ini menjadi perhatiannya, lantaran kebijakan tersebut melahirkan polemik yang mengakibatkan akses memperoleh pendidikan semakin sulit diperoleh bagi masyarakat Indonesia.

Diketahui, berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah masyarakat melakukan kecurangan supaya anaknya bisa mendapatkan sekolah yang layak.

Di sisi lain, kecurangan juga terjadi akibat calon murid yang sesuai dengan kriteria zonasi tidak berhasil lulus masuk di sekolah yang dekat dengan rumahnya.

Baca juga: 25 PTN dan 30 PTS dengan Status Akreditasi Unggul dari BAN-PT

"PPDB zonasi sudah berlangsung 7 tahun, ini belum bisa menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Akhirnya, kita dapatkan perilaku buruk dari masyarakat kita yang terpaksa bohong, termasuk ketika ingin menyekolahkan anaknya," kata dia belum lama ini.