Nadiem: PPDB Sistem Zonasi Mampu Perhatikan Kebutuhan Siswa

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim mengapresiasi program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

Program itu merupakan inisiasi dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Menteri Nadiem menuturkan, PPDB sistem zonasi ini memperhatikan kebutuhan peserta didik untuk dapat bersekolah di dekat rumahnya.

Dengan begitu, bisa menciptakan gerakan gotong royong dalam membangun sekolah bersama-sama dengan tenaga kependidikan, komite sekolah, dan seluruh warga sekolah.

"Segala daya dorong yang selama ini telah Bapak (Menko PMK) lakukan untuk pendidikan Indonesia akan selalu tercatat dalam sejarah untuk kebaikan anak-anak Indonesia," ucap Nadiem di Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Di acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, pada Sabtu (29/7/2023), Nadiem berdiskusi dengan Inisiator Semua Murid Semua Guru dan Najelaa Shihab tentang program PPDB sistem zonasi.

Dia mengatakan kebijakan PPDB menggunakan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik.

Meski akhirnya akan merepotkan dirinya sendiri, karena program ini sangat penting.

Menurut Menteri Nadiem, dahulu banyak orangtua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit.

Belum lagi, kata Menteri Nadiem, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri.

"Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," ucap dia.

PPDB 2023 Sistem Zonasi alami banyak kecurangan

Pelaksanaan PPDB 2023 sistem zonasi diduga mengalami banyak kecurangan.

Itu terlihat fakta di lapangan, ditemukan orangtua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju.

Tujuannya agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.

Salah satu contoh kecurangan jalur zonasi terjadi di Kota Bogor, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wali Kota Bima Arya Sugiarto dengan menelusurinya secara langsung.

Selain di Bogor, kecurangan migrasi KK untuk mengincar sekolah favorit juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY menemukan masih ada yang tiba-tiba berdomisili dekat dengan sekolah.

"Tapi memang itu KK-nya terverifikasi. Hanya memang dinas tidak melakukan verifikasi lapangan apakah orangtua dan keluarga tersebut tinggal fisik di situ atau hanya KK-nya saja. Kami dapatkan informasi seperti itu masih terjadi," kata Kepala Ombudsman DIY Budhi Masturi.

PPDB sistem zonasi perlu dikaji ulang

Banyaknya kecurangan, membuat Anggota Komisi X DPR RI Illiza Sa’aduddin Djamal meminta Kemendikbud Ristek agar kebijakan sistem zonasi dalam PPDB perlu dikaji ulang dengan berpijak pada kajian ilmiah.

Hal ini menjadi perhatiannya, lantaran kebijakan tersebut melahirkan polemik yang mengakibatkan akses memperoleh pendidikan semakin sulit diperoleh bagi masyarakat Indonesia.

Diketahui, berdasarkan laporan yang diterima, sejumlah masyarakat melakukan kecurangan supaya anaknya bisa mendapatkan sekolah yang layak.

Di sisi lain, kecurangan juga terjadi akibat calon murid yang sesuai dengan kriteria zonasi tidak berhasil lulus masuk di sekolah yang dekat dengan rumahnya.

"PPDB zonasi sudah berlangsung 7 tahun, ini belum bisa menghasilkan dampak yang maksimal terhadap peraturan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Akhirnya, kita dapatkan perilaku buruk dari masyarakat kita yang terpaksa bohong, termasuk ketika ingin menyekolahkan anaknya," kata dia belum lama ini.