Cyber Bullying dan Minimnya Penguatan Hak Anak di Era Digital

SAAT peluncuran Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR), Menko PMK Muhadjir Effendy mengingatkan kembali data yang pernah dirilis UNICEF pada 2020.

Disampaikannya bahwa sepanjang tahun tersebut hampir separuh anak Indonesia menjadi korban perundungan di dunia maya atau cyber bullying. Tepatnya sebesar 45 persen.

UNICEF telah merinci berbagai contoh dari cyber bullying yang sering mendera anak-anak. Baik yang berdampak memalukan, menyakitkan psikis, menjengkelkan perasaan, ataupun mengancam jiwa.

Intinya tetap sama dengan perundungan, hanya medianya adalah media digital, baik berwujud teks, foto, atau video.

Hanya saja, meskipun konteksnya adalah sama-sama melakukan aksi perundungan — sebagaimana yang dilakukan secara langsung — namun aksi cyber bullying bisa menyebabkan dampak berkepanjangan. Walaupun kasusnya sudah close atau sudah dilakukan deklarasi damai antara pelaku dengan korban.

Mengapa demikian? Penyebabnya tidak lain karena aksinya dilakukan melalui dunia digital. Akibatnya secara otomatis akan meninggalkan jejak-jejak digital pula. Jejak yang sulit dihilangkan. Bahkan akan terpajang abadi.

Parahnya lagi, jejak-jejak tersebut bisa menyebar dan bisa disaksikan oleh banyak orang. Kemudian, jejak itu menyebabkan perundungan menyebar kembali.

Padahal anak-anak tersebut mempunyai hak untuk hidup dengan damai dan aman. Bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga saat mereka melakukan interaksi digital yang di antaranya melalui berbagai kanal media sosial.

Jika berkaca dari data yang pernah disajikan BPS, jumlah anak yang mengakses internet memang semakin meningkat. Usia 5- 12 tahun saja sudah sebanyak 13,32 persen, 13 -15 tahun sebanyak 7,23 persen, dan 16 -18 tahun sebanyak 8,12 persen.

Saat ini, akses internet tidak lagi menjadi sesuatu yang dianggap ‘luar biasa'. Masyarakat kita sudah hampir terbiasa dengan interaksi yang berlangsung secara digital.