Quo Vadis Pendidikan Nasional

Pertama, Bhinneka Tunggal Ika sudah menjadi dasar dari pendidikan nasional yang harus menjadi nafpas dari setiap apa yang menjadi rumusan-rumusan penting dalam RUU ini.

Kedua, makna substantif dari berkebhinekaan adalah berbeda-beda dan tidak boleh dipenggal hanya berkebhinekaan. Ketika kita menyebut berkebhinekaan harus dalam konteks berkebhinekaan yang tunggal Ika.

Dengan demikian, jika disebutkan hanya berkebhinekaan, maka yang tertanam dalam pikiran bawah sadar kemudian bhinekanya saja, berbeda-beda.

Cukuplah kesadaran akan pluralitas tersebut terwakili dalam rumusan kualifikasi pelajar yang demokratis. Karena dengan kesadaran demokratis tentu sudah memiliki kesadaran pluralitas.

Bagaimana jika kemudian yang tertanam justru karena berbeda-beda, maka tidak perlu dan tidak mungkin "dipersatukan"? Atau justru sah-sah saja jika saling mengintimidasi dan semacamnya sebagaimana fenomena yang sering terjadi akhir-akhir ini?

Perbedaan sedikit sudah memicu pertentangan-pertentangan, baik yang berlatar belakang sosial politik dan terutama agama.

Sebagaimana diketahui bahwa rumusan tujuan pendidikan nasional dalam RUU Sisdiknas, yaitu: pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebhinekaan, demokratis dan bermartabat,
memajukan peradaban, serta menyejahterakan umat manusia lahir dan batin.

Sedangkan rumusan fungsi pendidikan nasional adalah: Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar dengan karakter Pancasila agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebhinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Suatu rumusan yang menurut hemat penulis masih overlap, baik secara konseptual maupun narasinya antara fungsi (kegunaan) dan tujuan (orientasi pencapaian).

Selanjutnya, tentu guna penyempurnaan RUU perlu melibatkan setidaknya beberapa ahli dengan berbagai latar belakang.

Filsuf dengan aliran rasionalisme diimbangi dengan yang beraliran realisme agar tidak saja terjadi harmonisasi, namun lebih dapat mencapai perpaduan tercapainya kualitas kepribadian yang mendekati pada kesempurnaan lahir dan batin.

Kehadiran psikolog dan terutama yang ahli dalam neuro linguistic programming (NLP) untuk memastikan kata-kata, diksi atau frasa yang digunakan dalam RUU ini kemudian sejalan dengan brain base learning.

Mengapa NLP menjadi penting? Karena merupakan bagian dari skill proses pembelajaran yang sangat kompatibel dengan cara kerja otak dengan menggunakan rancangan dan rangsangan-rangsangan bagi otak (Bobbi DePorter dkk, 1999).

Bisa dibayangkan bagaimana jika narasi yang diulang-ulang kemudian justru bersifat negatif seperti diksi non-diskriminatif, padahal sudah ada prinsip berkeadilan.

Perlakuan adil dan berkeadilan akan lebih baik secara konseptual dibanding diksi non-diskriminatif (tidak diskriminatif) yang diulang berkali-kali.

Dalam konteks pemrograman pikiran bawah sadar lebih baik menyebutkan jangan bertindak tidak adil daripada mengatakan jadilah orang yang nondiskriminatif.

Pasalnya, pada kalimat pertama, otak kita masih menangkap pesan “adil”, sedangkan yang kedua lebih menangkap “diskriminatif”. Wallahu A’lam bish-shawab.