Rombak Aturan Seleksi Masuk PTN, Mendikbud: Lebih Adil untuk Mereka yang Sulit Ekonomi

"Padahal untuk sukses di masa depan peserta didik perlu memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Contohnya, seorang pengacara harus punya ilmu dasar tentang hukum, tetapi juga harus memiliki ilmu komunikasi yang jadi pembeda," jelasnya.

2. Seleksi nasional berdasarkan tes

Transformasi seleksi nasional masuk PTN yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes (SBMPTN).

Nantinya, jalur SBMPTN akan berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah.

Baca juga: Dukung Perubahan Jalur SBMPTN, Orangtua: Beban Belajar Siswa Berkurang

Sebelumnya, kata dia, pada jalur SBMPTN ujian dilakukan dengan menggunakan banyak materi dari banyak mata pelajaran yang secara tidak langsung memicu turunnya kualitas pembelajaran dan peserta didik kurang mampu menjadi lebih sulit untuk dapat sukses pada jalur ini.

Saat ini, bilang dia, jalur SBMPTN akan berbeda.

Dalam seleksi ini, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.

"Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan," ungkap dia.

Dengan demikian, dia menyebut skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes.

"Kerja sama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes," tuturnya.

Baca juga: Mendikbud Ristek Sampaikan 2 Poin Utama Perubahan Jalur SNMPTN

3. Seleksi jalur mandiri oleh PTN

Mekanisme ketiga dalam transformasi seleksi masuk PTN adalah jalur mandiri oleh PTN.

Pada jalur ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri.

Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain:

• Jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi/fakultas.
• Metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerja sama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan.
• Besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi.

Baca juga: Mendikbud Ristek Ubah Seleksi Jalur Mandiri PTN, Ini Aturannya

Sedangkan sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain:

• Jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi.
• Masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi.
• Tata cara penyanggahan hasil seleksi.

Mendikbud juga mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan, sehingga seleksi jalur mandiri dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.

Menurutnya, seleksi jalur mandiri PTN harus berdasarkan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.

Dengan mekanisme baru ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi proses seleksi secara mandiri di PTN.

Baca juga: Seleksi Jalur Mandiri PTN Tidak Dihapus, Ini Aturan yang Diubah

"Apabila memiliki bukti permulaan atas pelanggaran peraturan dalam proses seleksi masuk PTN, calon mahasiswa atau masyarakat dapat melaporkan melalui kanal pelaporan whistleblowing system Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek pada laman https://wbs.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id," tutup dia.