Pada Implementasi Kurikulum Merdeka, Ini 5 Miskonsepsi yang Harus Diluruskan

KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Kemendikbud Ristek telah meluncurkan Kurikulum Merdeka dan juga Platform Merdeka Mengajar pada Merdeka Belajar Episode ke-15.

Adapun Kurikulum Merdeka ini ditujukan untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi, salah satunya akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sampai sekarang, sudah banyak satuan pendidikan (sekolah) yang mulai mencoba mengimplementasikan Kurikulum Merdeka lewat jalur mandiri.

Baca juga: Siswa, Ini 10 Makanan Sumber Protein

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai miskonsepsi terkait implementasi Kurikulum Merdeka ini, sehingga perlu diluruskan terhadap kesalahpahaman yang terjadi.

Melansir laman Direktorat SMP Kemendikbud Ristek, Selasa (2/8/2022), ini 5 miskonsepsi yang cukup penting untuk diluruskan.

1. Ganti kurikulum adalah tujuan

Untuk miskonsepsi yang pertama ialah “ganti kurikulum merupakan tujuan”. Padahal, yang ingin ditekankan adalah bagaimana melihat Kurikulum Merdeka ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pemulihan pembelajaran.

Jika kita memandang ganti kurikulum sebagai tujuan maka hal yang terjadi adalah kita akan disibukkan dalam urusan administratif seperti ganti istilah atau ganti format dokumen. Jadi, jangan memandang ganti kurikulum sebagai tujuan utama.

2. Ada penerapan Kurikulum Merdeka yang benar atau salah secara absolut

Banyak yang memiliki persepsi bahwa terdapat penerapan Kurikulum Merdeka yang benar ataupun salah secara absolut. Karena setiap satuan pendidikan mempunyai karakteristik yang berbeda.

Tentunya Kurikulum Merdeka yang diterapkan sebuah sekolah akan berbeda dengan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan benar atau salahnya penerapan kurikulum bukanlah absolut, melainkan kontekstual.

Baca juga: Sempat Merasa Salah Jurusan, Siswa SMKN 15 Bandung Ini Justru Juara 1 LKS

Kriteria utama dari penerapan Kurikulum Merdeka adalah bagaimana implementasi yang dilakukan bisa menstimulasi tumbuh kembang karakter dan juga kompetensi peserta didik.

Guru menjadi salah satu elemen yang dapat mengetahui keberhasilan dari implementasi Kurikulum Merdeka yang telah dilakukan.

3. Terkait harus menunggu pelatihan dari pusat

Ternyata, masih banyak yang mengira bahwa harus menunggu pelatihan dari pusat terlebih dulu untuk bisa menerapkan Kurikulum Merdeka. Kemendikbud Ristek percaya bahwa satuan pendidikan dan juga guru bisa mengambil inisiatif untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri.

Peran Kemendikbud Ristek dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah menyediakan perangkat-perangkat pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru dan sekolah secara mandiri untuk meningkatkan kapasitas di masing-masing konteks.

Jadi, tidak ada pelatihan yang seragam untuk peningkatan kapasitas. Semuanya harus mencoba untuk memahami dan menerjemahkan secara mandiri untuk konteksnya masing-masing.

Baca juga: Siswa, Ini Bahaya Sinar Biru bagi Mata dan Cara Mengantisipasinya

4. Terkait proses instan

Sedangkan miskonsepsi selanjutnya ialah bahwa dalam proses belajar mengimplementasikan Kurikulum Merdeka ini seolah-olah bisa dilakukan secara instan.

Nyatanya tidak ada proses belajar yang instan, terlebih lagi untuk hal yang sekompleks penerapan kurikulum baru untuk mengubah cara kita mengajar di dalam kelas.

Jadi, implementasi Kurikulum Merdeka pasti membutuhkan proses. Akan ada maju-mundur ataupun turun-naiknya. Hal yang terpenting adalah para guru dan juga sekolah tidak pernah berhenti berproses, serta terus merefleksikan diri untuk memperbaiki proses yang telah dijalankan.

5. Hanya bisa diimplementasikan di sekolah dengan fasilitas lengkap

Untuk miskonsepsi yang terakhir yaitu seolah-olah Kurikulum Merdeka hanya dapat diimplementasikan pada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap.

Ini adalah keliru karena Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang fleksibel sehingga bisa dioperasionalkan menjadi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di sekolah mana pun, termasuk sekolah dengan fasilitas minim.

Baca juga: Cabang-cabang Biologi, Siswa SMA Sudah Paham?

Jadi, semua sekolah bisa mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tanpa perlu memikirkan apakah fasilitas yang ada sudah memadai atau belum. Hal yang terpenting adalah kesiapan dan juga dukungan seluruh warga sekolah dalam penerapan Kurikulum Merdeka.