3 Jurus Pakar Ekonomi Unair Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Menurutnya, apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah dapat menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi.

Begitu pula apabila kebutuhan minyak goreng dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor.

Hal tersebut diyakini olehnya dapat mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang.

“Semua CPO (Crude Palm Oil) yang diproduksi juga bisa terjual, baik di dalam atau luar negeri,” paparnya.

2. Relaksasi kewajiban produsen

Hal kedua, Rossanto mengatakan pemerintah dapat melakukan relaksasi atau pengenduran kewajiban produsen untuk memenuhi kebutuhan biodiesel 30 persen.

Persentase biodiesel bisa dikurangi menjadi 20 persen selama masa gejolak kelangkaan minyak goreng terjadi. “Jika dirasa masih cukup tinggi, bisa diturunkan lagi sampai 15 persen,” tambahnya.

3. Operasi pasar

Kemudian yang terakhir, dalam jangka waktu yang singkat pemerintah bisa melakukan operasi pasar.

Misalnya dengan memastikan produsen harus memiliki kewajiban untuk menyuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor.

Selain itu, pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar dan terjangkau oleh masyarakat.

“Misalnya dengan menerapkan kebijakan 20-30 persen dari produksi harus dipasarkan di dalam negeri,” tuturnya.

Efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut menurutnya lebih terasa jika intervensi di sektor hulu lebih diutamakan daripada di sektor hilir.

Sebaliknya, operasi pasar terbuka yang dilakukan pemerintah di sektor hilir dengan menjual minyak goreng dengan harga murah, dinilai kurang efektif.

“Selama pasokan minyak goreng di pasar dalam negeri masih kurang, hal itu akan terjadi kelangkaan dan harganya akan naik,” tutup Rossanto.