Kompas.com - 03/10/2021, 20:00 WIB
Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian DOK. ILUNI UIKetua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian

 

KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian mengingatkan, Indonesia dapat tertinggal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik apabila terjadi inkonsistensi atau pertentangan antarlembaga pemerintahan.

Ia mengutip, saat ini berdasarkan laporan Transparency International Indonesia (TII) Indeks Persepsi Korupsi 2020 mencapai skor 37, turun tiga poin dari tahun sebelumnya.

Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat sipil saat ini adalah masalah pemberhentian 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) per 30 September 2021.

“Menurut analisis dari tim kami di Policy Center Iluni UI, hal ini dapat menjauhkan Indonesia dari tata kelola pemerintahan yang baik. KPK telah menjadi simbol perlawanan kepada korupsi, membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bahkan secara umum KPK menggelorakan semangat kejujuran, dengan slogannya ‘Jujur itu Hebat’,” kata Andre melalui keterangan tertulis kepada media.

Lebih lanjut, Andre mengatakan pemecatan karyawan KPK berpotensi menguatkan dugaan yang berkembang di publik bahwa pemecatan tersebut adalah kehendak segelintir elit atau oligarki yang terganggu dengan sepak terjang KPK.

Baca juga: Haruskah Sentralisasi menjadi Pilihan dalam Tata Kelola Organisasi?

TWK dicurigai hanya alat untuk menjatuhkan karyawan KPK yang menjadi penggerak pemberantasan korupsi. Kecurigaan tersebut diperkuat dengan tawaran dari Kapolri untuk merekrut para karyawan KPK yang telah diberhentikan tersebut sebagai ASN Polri.

“Ini semua dapat menguatkan kecurigaan yang berkembang di kalangan penggerak masyarakat sipil atas tuduhan radikal kepada mereka hanyalah stigma yang diikuti dengan TWK dan dijadikan alasan pembenaran untuk mengeluarkan mereka dari KPK,” ujarnya.

Andre menegaskan, seharusnya fokus utama saat ini adalah melawan korupsi yang membawa ancaman besar kepada kondisi perekonomian bangsa.

“Salah satu musuh bersama kita adalah korupsi. Korupsi merusak pemerintahan dan berdampak kepada terhambatnya penciptaan kesejahteraan untuk rakyat. Korupsi juga merusak iklim bisnis dan membuat investor enggan untuk berinvestasi,” tegas Andre.

Menambahkan Andre, Sekjen ILUNI UI Bachtiar Firdaus mengatakan pemberhentian pegawai KPK dengan alasan tidak lulus TWK harus menjadi perhatian Komnas HAM dan Ombudsman. KemenPanRB dan pimpinan KPK harus memperhatikan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.