Pakar UGM: Mural sebagai Media Kritik Sosial Hadapi Tantangan

KOMPAS.com - Mural bergambar mirip Presiden Joko Widodo yang disertai tulisan "404: Not Found" viral di media sosial.

Aparat langsung menghapus dan mencari seniman pembuatnya karena dianggap melecehkan lambang negara.

Baca juga: Pakar Unair: Mural Jadi Media Pesan dan Kritik ke Penguasa

Menanggapi hal itu Dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM sekaligus Pemerhati Seni Visual, Irham Nur Anshari menyampaikan tanggapannya.

Menurut dia, dalam menyikapi persoalan mural yang sedang banyak viral saat ini hendaknya perlu dipahami kembali apa sebenarnya yang menjadi permasalahan utamanya.

Sebab, pada kondisi tersebut seringkali dikaitkan dengan dua hal yakni pelecehan simbol negara dan perusakan fasilitas umum.

"Kalau problem perusakan fasilitas umum sedikit lucu, karena yang dihapus mural yang dianggap sebagai gambar Presiden Jokowi, sedangkan mural lain disampingnya tidak dibersihkan. Ditambah lagi desainer kaos imaji mural juga ikut didatangi aparat untuk minta maaf," kata dia melansir laman UGM, Sabtu (28/8/2021).

Artinya, kata dia, poin utama dari persoalan ini adalah bagaimana adanya anggapan mural/gambar/desain tersebut dianggap melecehkan simbol negara.

Namun begitu, apakah gambar tersebut adalah Jokowi atau hanya mirip atau tafsir-tafsir yang berkembang yang justru perlu dipermasalahkan.

Seperti diketahui beberapa ahli gambar mencoba menafsirkan mural tidak sampai 50 persen memiliki kemiripan dengan Jokowi.

Baca juga: Mau Berhasil Diet? Ini Aturan Pola Makan Benar ala Pakar UGM

Meski dalam praktiknya dapat dengan secara sederhana menafsirkan gambar dari gaya rambut dan dagu, tetapi hal itu tidak cukup menjadi alasan untuk menentukan mural tersebut sebagai upaya pelecehan presiden.

"Tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap presiden karena itu bukan foto asli, tapi hanya gambar," kata dia.

Irham mengatakan, dalam kasus ini menunjukkan poin penting dari seni.

Bagaimana seniman dapat menyampaikan kritik secara kreatif dan tersampaikan tanpa bisa diadili secara mutlak.

Pasalnya, ada hanya berupa gambar, bukan foto atau video bahkan tidak ada nama yang menyebut gambar itu adalah presiden.

Lanjut Irham mengatakan, dari kasus ini dapat dilihat mural sebagai media menyampaikan aspirasi atau kritik menghadapi tantangan.