Tertarik Masuk UNS? Ini Tiga Jalur Seleksi yang Bisa Dipilih

KOMPAS.com - Universitas Sebelas Maret (UNS) masuk dalam klaster pertama perguruan tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud.

Bahkan, UNS menjadi salah satu perguruan tinggi yang paling diminati oleh calon mahasiswa dalam acara Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020.

Baca juga: UNS Beri Masukan Gibran Jelang Dilantik Jadi Wali Kota Solo

Nah, bagi kamu yang ingin masuk ke UNS ada tiga jalur yang bisa ditempuh.

Deputi Program Sarjana SPMB UNS, Widiyanto mengatakan, tiga jalur yang bisa ditempuh oleh lulusan SMA/SMK/MA adalah melalui SNMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan seleksi mandiri.

"SNMPTN kuota minimum 20 persen, SBMPTN kuota minimum 30 persen, dan seleksi mandiri kuota maksimum 50 persen," ungkapnya melansir laman UNS, Rabu (20/1/2021).

Wakil Rektor Bidang Akademik UNS, Ahmad Yunus menjelaskan, UNS sudah menyandang status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sejak 6 Oktober 2020.

Selain itu, UNS juga telah terakreditasi A oleh BAN-PT.

Sedangkan dalam reputasi internasional, UNS menduduki peringkat 401-450 berdasarkan versi QS Asia.

Dia menyebutkan, UNS juga telah membuat kurikulum yang berorientasi masa depan dan global. Fasilitas pembelajaran di UNS juga berstandar internasional.

"Pada pandemi Covid-19, kami gunakan sistem aplikasi daring, seperti Open Course Ware (OCW) dan Sistem Pembelajaran Daring (SPADA)," sebut dia.

Sekretaris Eksekutif SPMB UNS, Hadiwiyono menegaskan, tingkat ketetatan masuk UNS tidak bisa dipungkiri.

Baca juga: LTMPT Bantah Lulusan Madrasah Dilarang Ikut SNMPTN

Maka dari itu, dia berpesan, ketika ingin masuk UNS harus bisa menentukan program studi (prodi) pilihan sesuai bakat dan minat.

"Ketika adik-adik ingin memilih prodi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni harus sesuai bakat, minat, dan tentunya harus realistis," terang Hadiwiyono.

UNS tidak komersialisasi kampus

Belum lama ini, Rektor UNS, Jamal Wiwoho menjawab isu tentang komersialisasi kampus setelah ditetapkannya menjadi PTN-BH.

Jamal menyatakan, UNS punya tanggung jawab dalam memberikan kesempatan dan perhatian bagi calon mahasiswa dan mahasiswa yang kurang mampu untuk kuliah.

"Kalau ada persepsi komersialisasi itu tidak benar. Karena kami wajib menerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dulu namanya Bidikmisi, itu sebanyak 20 persen," ucap Jamal.

Dia menyebutkan, setiap mahasiswa yang telah memperoleh KIP-K akan mendapatkan fasilitas berupa biaya hidup secara penuh selama berkuliah di UNS.

Fasilitas itu meliputi biaya transportasi, akomodasi, termasuk biaya hidup.

Jika ditemukan indikasi pungutan kepada mahasiswa penerima KIP-K, dia meminta mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan ke UNS.

Hal itu, bilang dia, tentu menjadi kewajiban UNS dalam menjamin keterbukaan penyaluran KIP-K dan integritas institusi.

Baca juga: Intip 20 Jurusan Kuliah IPS Paling Diminati di SMNPTN 2020

"Sejak masuk (UNS), biaya penerbangan pergi dan pulang kalau selesai, diberikan. Kalau S1, dari semester 1–8 itu free sama sekali tidak ada yang dikeluarkan. Kalau ada yang dikeluarkan, lapor ke saya," tegas dia.