Respons KPAI soal Siswa Drop Out karena Tunggakan SPP di Masa Pandemi

Kompas.com - 06/01/2021, 08:53 WIB
Retno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIRetno Listyarti, Komisioner KPAI bidang Pendidikan kepada awak media di sekolah siswi yang tewas lompat dari lantai 4 gedung sekolahnya, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (20/1/2020).

 

KOMPAS.com- Kasus OA, siswa SD Terpadu Putra 1 Jakarta yang terancam dikeluarkan karena belum membayar SPP, mendapat respons Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI).

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, semua aduan berkaitan siswa dan sekolah dipastikan langsung tertangani.

"Terkait kasus OA, memang belum saya pelajari. Saya belum bisa komen kasus ini. Namun, kalau ada pengaduan, KPAI akan meminta klarifikasi teradu (sekolah). Nanti, Suku Dinas (Sudin) Pendidikan juga akan diminta klarifikasinya," terangnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/1/2021).

Ia mengatakan, jika ada aduan yang masuk, bisa lanjut ke tahap mediasi. "Setelah itu, kalau kedua pihak (pengadu dan teradu) bersedia dimediasi, kita jadwalkan mediasi dan menghadirkan Sudin Pendidikan dan Dinas Pendidikan sebagai bagian dari pemerintah yang wajib memenuhi hak atas pendidikan," tambahnya.

Baca juga: KIP Sekolah Sasar 17,9 Juta Siswa di 2021, Ini Besaran Dana Bantuan

Kasus serupa pernah terjadi

Saat ditanya adakah kasus serupa di mana siswa terpaksa dikeluarkan karena belum membayar SPP saat pandemi, Retno mengatakan ada.

"Waktu itu kasus di Bali. Sampai tahap mediasi dan mediasinya dilakukan secara daring melalui Zoom," kata Retno.

Hasil dari mediasi, siswa tersebut pindah ke Bandung. "Kemudian, ada keringanan SPP yang terutang dan seluruh dokumen rapor, surat pindah diurus dengan baik oleh sekolah asal," kata dia.

Hak siswa yang berasal dari Bali ini, kata Retno, juga tetap terpenuhi. "Dinas Pendidikan Bali dan Bandung sangat kooperatif. Prinsipnya, pemenuhan hak pendidikan anak terpenuhi dari penanganan kasus yang dilakukan oleh KPAI," tuturnya.

Baca juga: Seperti Ini Cara dan Syarat Dapatkan Kartu Indonesia Pintar

Sebelumnya, KPAI mendapat aduan dari wali murid bernama Erlinda pada Selasa (5/1/2021) siang. Kunjungan Erlinda ini untuk mencari solusi atas nasib anaknya yang terancam dikeluarkan dari sekolah.

Penyebabnya, ada tunggakan SPP mulai bulan April yang belum dibayarkan akibat ekonomi keluarga yang terdampak Covid-19. Saat itu, Erlinda mendapat surat permintaan pelunasan SPP pada 11 Desember 2020 untuk segera dilunasi dalam jangka waktu tiga hari. Namun, ia membuat surat permohonan penundaan di tanggal 15 Desember kepada pihak sekolah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X