Asesmen Nasional 2021 Dinilai Masih Butuh Banyak Pengembangan

KOMPAS.com – Dalam laporan resmi yang bertajuk “Janji Pendidikan di Indonesia”, Bank Dunia mengatakan bahwa Asesmen Nasional bergerak menuju arah positif, tapi masih membutuhkan banyak pengembangan.

Pasalnya, ujian berbasis komputer untuk memperkuat penilaian pembelajaran yang pernah dilaksanakan sebelumnya menghasilkan berbagai kelemahan pembelajaran.

Hal tersebut terbukti dari hasil tes internasional penting yang Indonesia ikuti, yaitu Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program for International Student Assessment (PISA).

Baca juga: Kemendikbud Umumkan Peserta dan Waktu Pengerjaan Asesmen Nasional

Dalam TIMSS 2015, rata-rata skor prestasi siswa Indonesia masih termasuk dalam kategori Low International Benchmark karena tidak mampu mengomunikasikan, mengaitkan berbagai topik, dan menerapkan konsep-konsep kompleks serta abstrak dalam matematika.

Sementara itu, hasil dari PISA 2018 menunjukkan hanya 30 persen siswa Indonesia yang berumur 15 tahun dapat mencapai level 2 untuk kecakapan membaca.

Padahal rata-rata skor PISA 2018 dari kurang lebih 30 negara yang ikut serta adalah 77 persen.

Maka dari itu, Bank Dunia menegaskan, pendidikan Indonesia harus membuat penilaian pembelajaran sebagai tujuan yang serius untuk mengukur kesehatan sistem pendidikan dan bukan menjadi alat untuk memberikan penghargaan maupun hukuman.

Segera rancang Asesmen Nasional 2021

Bank Dunia menilai reformasi struktural yang baru-baru ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yaitu Asesmen Nasional, telah menuju ke arah yang benar.

“Reformasi struktural baru-baru ini untuk mendesain kembali mekanisme penilaian dan hal-hal yang mendasari perkembangan pembelajaran siswa telah menuju ke arah yang benar dan diharapkan banyak perkembangan yang akan terjadi dalam waktu dekat,” tulis Bank Dunia dalam laporan resmi yang diperoleh Kompas.com pada Rabu (18/11/2020).

Indonesia sedang bergerak untuk menerapkan penilaian formatif berbasis luas untuk menginformasikan guru mengenai kebutuhan belajar siswa dan merancang penilaian nasional untuk kelas 5 SD, 2 SMP, dan 2 SMA.

Meski Asesmen Nasional 2021 tampak sangat positif, tetapi kerangka penilaian siswa masih berada dalam masa transisi.

“Arah baru penilaian siswa dan sistem tampak sangat positif, tetapi hal ini akan membutuhkan basis dukungan yang luas agar dapat berkelanjutan dan efektif,” ungkap Bank Dunia.

Kerangka untuk menilai kemampuan siswa yang baru harus dirancang, dikomunikasikan ,dan dilaksanakan sedemikian rupa supaya mendapatkan dukungan dari konstituen inti, termasuk guru, orangtua, dan masyarakat sipil.

Selain Bank Dunia, Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi juga masih mempertanyakan pengukuran dalam Asesmen Nasional, terutama untuk guru.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ini 5 Syarat Guru Honorer Peroleh Subsidi Gaji Rp 1,8 Juta

“Saya melihat asesmen sudah sangat bagus yang disampaikan yang Pak Menteri (Nadiem Makarim). Hanya masalahnya yang diukur adalah apa. Lalu bagaimana pengukuran dari tiga hal tadi (Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar)? Tadi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) itu untuk sekolah. Lalu kita (guru) bagaimana?” tanyanya lewat pada Rabu (18/11/2020).

Dalam pemaparan singkatnya pada pertemuan “The Promise of Education in Indonesia”, Unifah pun tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan secara detail sehingga akan mempersiapkan sanggahannya.

“Karena kan ini (Asesmen Nasional) membutuhkan bagaimana kapasitas siswa itu sesuai dengan kebutuhan abad ke-21. Ini catatan penting, sangat detailnya akan saya siapkan di dalam paparan,” pungkas Unifah lewat aplikasi Zoom.