Selain Soal Vaksin, Pemerintah Diminta Selamatkan Pengangguran

KOMPAS.com - Profesor Universita Brawijaya (UB) sekaligus Sekretaris Dewan Pertimbangan RI Devanto Shasta Pratomo menyebutkan, upaya yang bisa dilakukan pemerintah di saat terjadinya pandemi adalah penyelamatan pengangguran.

Akibat dari adanya Covid-19, kata dia menyebabkan 1,5 juta pekerja di rumahkan dan di PHK.

Baca juga: Mendikbud: Mahasiswa dan Dosen Banyak Berinovasi Saat Pandemi Covid-19

Dia memprediksi, pandemi Covid-19 yang semakin meluas ditambah dengan adanya kebijakan physical distancing membuat ketahanan sebuah industri mampu bertahan hingga Juni.

"Dan dalam hal ini industri tekstil paling rentan melakukan PHK," kata Devanto melansir laman UB, Minggu (1/11/2020).

Dia menambahkan, upaya pemerintah untuk menyelamatkan pengangguran lewat berbagai program kebijakannya sudah berada pada posisi yang benar, dengan menerbitkan kartu pra kerja.

"Dan kebijakan tersebut belum banyak diterapkan di negera berkembang seperti Indonesia," ucap Guru Besar FEB UB ini.

Kartu Pra Kerja ini, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan bukan bonus bagi penganggur. Namun upaya lain yang bisa dilakukan dengan subsidi upah.

"Jika kartu Pra Kerja diberikan untuk indivudu maka subsidi upah diberikan ke perusahaan," jelas dia.

Pengelolaan kesehatan harus difokuskan

Sementara itu, Guru Besar FEB dan Stafsus Menkeu, Candra Fajri Ananda mengatakan, hal utama yang harus diperhatikan saat ini adalah bagaimana menangani permasalahan kesehatan di tengah keterbatasan pandemi Covid-19.

Dia mengatakan bahwa sebagus apapun kebijakan ekonomi yang di desain, jika human capitalnya hilang maka hasilnya akan nol.

"Intinya bahwa pengelolaan kesehatan saat ini menjadi hal utama yang harus dijalankan pemerintah. Hal inilah yang membedakan antara krisis saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Candra.

Merespon permasalahan yang terjadi, Candra menawarkan beberapa pilihan kebijakan yang bisa dijalankan pemerintah dalam jangka pendek dan setelah pandemi. Untuk jangka pendek kebijakan berfokus pada bidang kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS) dan BLT.

Sedangkan untuk periode setelah pandemi adalah berfokus pada bagaimana penguatan agregat demand atau daya beli dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah reformasi di seluruh sektor.

"Pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal bahwa semua kebijakan bisa dilakukan dengan efisien bahkan dari rumah pun bisa menghasilkan PERPU," tegas Candra.

Ketua IKA UB, Ahmad Erani Yustika menanggapi bahwa semua desin program pemerintah harus bisa dijalankan dengan cepat. Adapun paket stimulus pemerintah terdiri dari bidang kesehatan Rp 75 triliun, perlindungan sosial Rp 110triliun, industri Rp 70 triliun, dan pemulihan ekonomi Rp 150 triliun.

Menanggapi tentang bidang kesehatan, Erani menganggap sama bahwa untuk bidang kesehatan saat ini harus, menjadi fokus perhatian utama. Bahkan, Indonesia harus mampu mempunyai kedaulatan di bidang farmasi sehingga bisa mencukupi kebutuhan terhadap obat-obatan didalam negeri.

Baca juga: Menag Optimis Pesantren Bisa Lewati Pandemi Covid-19

"Jika perlu Indonesia bisa menciptakan vaksin sendiri untuk Covid-19, ini," tukasnya.