Politik Uang Lumrah di Indonesia

Guna menanggulangi terjadinya politik uang, Burhanuddin merekomendasikan perubahan sistem pemilu menjadi mixed member proporsional.

Baca juga: Re;nkarnasi Karya Terbaru Maman Suherman: Lebih Fiksi dari Fiksi

Ini adalah sistem campuran antara sistem distrik yang mengandalkan suara personal dan prinsip perwakilan proporsional.

Prinsipnya, pada sistem mixed member proporsional, pemilih bisa memilih caleg secara langsung. Kemudian, sisa kursi yang dihasilkan diberikan kepada partai untuk menentukan caleg yang mewakili suara partai bersangkutan.

Kendati demikian, kata Burhanuddin, apa pun jenis sistem pemilu yang diterapkan, politik uang tetap menjadi lingkaran setan.

Untuk itu, diperlukan penegakan hukum yang ketat. Perlu sanksi sangat tegas bagi pelaku politik uang untuk memberikan efek jera.

Sinergi antara Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa diperlukan, terutama untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Dalam demokrasi, rakyatlah yang berhak menuntut pertanggungjawaban politisi. Namun, jika politisi telah membeli suara, pemilihlah yang justru dimintai pertanggungjawabannya, karena mereka telah menukar mandat demokratis dengan harga yang murah,” kata Burhanuddin.

Pemesanan buku:

PO Buku di:

1. Gramedia.com:

https://www.gramedia.com/products/kuasa-uang-politik-uang-dalam-pemilu-pasca-orde-baru

2. Shopee:

https://shopee.co.id/Pre-Order-Kuasa-Uang-Politik-Uang-dalam-Pemilu-Pasca-Orde-Baru-i.63842097.3934233299