Kompas.com - 21/05/2020, 19:17 WIB
Konferensi Pers PPDB 2020 setingkat SMA/SMK di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (12/5/2020). KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAKonferensi Pers PPDB 2020 setingkat SMA/SMK di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman, Kota Bandung, Selasa (12/5/2020).

KOMPAS.com - Jelang tahun ajaran baru 2020/2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta Pemerintah Daerah (pemda) segera menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk masing-masing wilayah.

Selain penetapan zona, kuota, dan jalur PPDB, pedoman teknis tersebut juga harus mengatur tata cara PPDB di masa darurat Coronavirus Disease (COVID-19) sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Bagi daerah membutuhkan bantuan teknis mekanisme PPDB secara daring dapat mengajukan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud.

Didorong lakukan secara daring

Kemendikbud melalui Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, (PAUD Dikdasmen) mengimbau PPDB 2020 dapat dilaksanakan secara daring.

“PPDB tetap dilakukan tetapi kita dorong secara daring," jelas Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad, di Jakarta, melalui rilis resmi (21/5/2020).

Baca juga: Kembali Sekolah Tahun Ajaran Baru, Mendikbud Nadiem: Itu Tidak Benar

Hamid menambahkan, "kalau tidak bisa secara daring, maka bisa secara kehadiran, tetapi protokol kesehatan itu harus dilaksanakan dengan ketat harus pakai masker, harus ada tempat cuci tangan, pembersih tangan (hand sanitizer), disinfektan dan seterusnya."

"Kemudian jaga jarak itu harus dilakukan,” ujarnya. 

Sampai dengan tanggal 17 Mei 2020, terdapat 32 dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota yang melakukan pengajuan Integrasi Data kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud.

Daerah tersebut di antaranya; Kota Cilegon, Kab. Tangerang, Kab. Samosir, Kab. Kebumen, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Sleman, Prov. Jawa Tengah, Prov. Sulawesi Tenggara, Prov. Jawa Barat.

Selanjutnya, Kota Ternate, Prov. Sumatera Utara, Kab. Barru, Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan, Prov. Maluku, Kota Pare-Pare, Kab. Pesawaran, Kab. Demak, Prov. Bangka Belitung, Kota Lhokseumawe, Kab. Serang, Kab. Klungkung, Kab. Berau, Kab. Pandeglang, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Pasuruan, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Buleleng, Kab. Pinai, dan Kab. Morowali.

Daftar provinsi lakukan PPDB daring

Berdasarkan Hasil Survei Pemantauan Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2020/2021 Dinas Pendidikan Provinsi, https://s.id/ppdb_provinsi, per tanggal 18 Mei 2020, Provinsi yang melakukan PPDB secara daring, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan Provinsi yang melakukan PPDB secara campuran (daring dan luring) terdiri dari Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku.

“Kami mengimbau dinas pendidikan yang belum menetapkan tata cara pelaksanaan PPDB di masa darurat Covid-19, baik secara daring, luring, atau campuran, agar segera menetapkan tata cara tersebut,” pesan Hamid.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.