KILAS

Dana BOS dan BOP Bisa untuk Bayar Honor Guru Non-ASN, Begini Tanggapan Sekolah

Kompas.com - 30/04/2020, 10:43 WIB
Kemdikbud melakukan penyesuaian petunjuk teknis (juknis) dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggara ( BOP) Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) dan Kesetaraan. bos.kemendikbud.go.idKemdikbud melakukan penyesuaian petunjuk teknis (juknis) dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggara ( BOP) Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) dan Kesetaraan.

MANADO, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan keleluasaan bagi kepala sekolah untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS) dan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta Pendidikan Kesetaraan.

Kebijakan ini dikeluarkan guna mendukung program pembelajaran dari rumah selama penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh pemerintah.

Kepala Sekolah SMA 9 Manado Meydi Tungkagi menyambut baik aturan kebijakan tersebut. Sebab dengan aturan baru memungkinkan sekolah menggunakan dana BOS untuk pembayaran honor guru non-ASN.

“Kami sangat bersyukur. Ini sudah sangat meringankan sekolah untuk membayar honor guru non-ASN. Jadi kami tidak takut lagi untuk menggunakannya,” jelasnya terangnya melalui sambungan telepon, Selasa (28/4/2020).

Pasalnya, terang Meydi, sebelumnya dana sekolah untuk pembayaran honor guru non-ASN masih minim dan seringkali tertunda.

Baca juga: Ini Alasan Mendikbud Nadiem Hadirkan Belajar dari Rumah lewat TVRI

“Paling tidak ini sudah bisa menghargai guru. Kami merasa lega karena tidak menunda lagi pembayaran,” jelasnya.

Sebelumnya, pembayaran guru non-ASN dibiayai dari dana BOS, pemerintah provinsi (Pemprov), dan sumbangan sukarela dari orang tua siswa.

Saat ini, SMA 9 Manado memiliki 70 guru ASN, 17 guru non-ASN Tenaga Harian Lepas (THL) dibiayai Pemprov, dan 17 guru non-THL yang kini dapat dibiayai dari dana BOS.

“Untuk guru non-THL yang disebut guru honor, saat ini tinggal tiga yang belum masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ungkapnya.

Untuk pembayaran honor, pihaknya berusaha menyesuaikan Upah Minimum Regional (UMR), yaitu di atas Rp 3,3 juta dengan gaji sebesar Rp 3,6 juta.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X