8 Perguruan Tinggi di Yogyakarta Inginkan Pemilu Jujur dan Adil

KOMPAS.com - Sebanyak delapan perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menginginkan pemilihan umum (Pemilu) yang jujur dan adil.

Hal itu seperti diutarakan pimpinan delapan perguruan tinggi di DIY yang menyampaikan seruan pemilu damai di Balairung UGM, pada Jumat (24/11/2023).

Kedelapan perguruan tinggi di DIY itu adalah:

Rektor UGM, Prof. Ova Emilia mengatakan, sebagai agenda nasional maka semua pihiak harus mengawal secara bersama-sama untuk memastikan berlangsung secara konstitusional dan memiliki legitimasi sesuai prinsip demokrasi.

"Pemilu memiliki makna penting untuk menjaga penyelenggaraan bernegara dan merawat tata pemerintahan demokratis demi mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi," kata dia dilansir dari laman UGM, Jumat (24/11/2023).

Pemilu 2024 yang demokratis, lanjut Ova, memiliki makna yang semakin penting mengingat Indonesia masih menjadi salah satu referensi penting berjalannya sistem demokrasi, di tengah kemunduran ekstrem demokrasi di berbagai negara.

"Periode kampanye sendiri menjadi salah satu tahapan krusial yang menjadi wahana untuk sosialisasi dan pengenalan program politik, pengenalan kandidat dan partai politik dengan rencana kerjanya, sekaligus mengenali rekam jejak mereka," jelas dia.

Rektor UII, Prof. Fathul Wahid menyatakan, salah satu poin penting yang diserukan dalam Pemilu 2024 adalah terkait kampanye yang substantif dan berkualitas.

"Mari kita mewujudkan kampanye yang substantif dan berkualitas, ditandai dengan dialog yang dinamis dan konstruktif, proses interaksi untuk membangun konsensus tentang hal-hal strategis menyangkut masa depan demi kebaikan dan kemajuan Indonesia," ungkap Prof. Fathul.

Rektor USD, Albertus Budi Susanto menambahkan, kampanye pemilu juga diharapkan mengedepankan kedewasaan sikap, pemikiran, dan kematangan politik para pemimpin dan kandidat dalam menyikapi dan mengelola segala perbedaan dan keragaman cara pandang sebagai realitas yang lumrah dalam peristiwa demokrasi.

"Menghindari sikap destruktif, tindakan sewenang-wenang, perilaku kekerasan yang merusak dan memecah belah komponen bangsa, menghindari dan mencegah hate speech, hoax, fitnah dan adu domba yang cenderung merugikan rakyat Indonesia dan mengorbankan kepentingan nasional karena itu adalah bentuk kemunduran demokrasi," ungkap Albertus.

Para pimpinan perguruan tinggi juga mendorong segenap kontestan pemilu, penyelenggara pemilu, dan aparatur negara untuk mengedepankan ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, menjaga integritas dan kejujuran, bersikap adil, serta berkomitmen bersama demi mewujudkan Pemilu bermartabat dan kredibel, sebagai kunci menjaga demokrasi yang berkualitas.

"Mengajak segenap masyarakat sipil, insan akademik, jurnalis, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak yang peduli serta berkomitmen untuk berpartisipasi aktif bersama menjadi bagian menyukseskan pemilu sebagai agenda nasional, dengan cara-cara edukatif, mencerahkan dan kritis, sebagai bagian dari tanggung jawab merawat demokrasi Indonesia," pungkas Rektor UPN Veteran Yogyakarta, Prof. Dr. Mohammad Irhas Effendi.