Pakar UPH: Gagasan GSI dari China Perlu Disikapi secara Baik

KOMPAS.com - Dosen Ilmu Komunikasi UPH, Dr. Johanes Herlijanto mengatakan perilaku China di seputar Laut China Selatan (LCS), bahkan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna merupakan contoh relevan yang memperlihatkan kontradiksi antara gagasan indah Global Security Initiative dengan prilaku nyata China.

Proyek GSI sendiri digagas oleh Presiden China, Xi Jinping.

"Proyek GSI ini perlu diwaspadai dan disikapi secara hati hati baik oleh Indonesia maupun negara-negara Asia Tenggara yang lain," ucap dia dalam keterangannya, Minggu (7/5/2023).

Johanes merujuk pada berbagai insiden di mana kapal-kapal penjaga pantai dan nelayan China berhadapan dengan otoritas negara-negara Asia Tenggara di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara tersebut dalam satu dasawarsa terakhir.

Filipina dan Vietnam merupakan negara yang wilayah ZEE seringkali dilanggar oleh kapal-kapal penjaga pantai China.

"Hal yang sama juga terjadi dengan Indonesia, yang sebenarnya tidak terlibat dalam sengketa di LCS. Setidaknya sejak tahun 2010, China telah berulang kali melakukan aktivitas yang tak mengindahkan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEE kita di sekitar Kepulauan Natuna," kata pria yang juga jadi Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI).

Menurut Johanes, tingkah laku China di atas menyebabkan berbagai kelompok masyarakat di negara-negara Asia Tenggara bersikap hati-hati dan waspada terhadap gagasan asal China tersebut.

Johanes merujuk pada tulisan Hoang Thi Ha, peneliti dari ISEAS Yusof Ishak Institute, Singapura, yang memperlihatkan minimnya dukungan masyarakat Asia Tenggara terhadap GSI.

"Dari 1.308 responden yang turut serta dalam survey yang dilakukan Hoang Thi Ha dan para koleganya, hanya 27,4 persen merasa yakin atau sangat yakin bahwa GSI akan membawa keuntungan bagi wilayah Asia tenggara. 44,5 persen responden merasa kurang yakin atau bahkan tidak yakin sama sekali," jelasnya.

Dia juga menuturkan bahwa hanya 19 persen responden yang meyakini bahwa GSI akan membawa keuntungan bagi Indonesia.

Senada dengan mayoritas responden survey yang dilakukan oleh lembaga think tank asal Singapura di atas, Johanes pun beranggapan bahwa GSI perlu disikapi dengan kewaspadaan.

Ia pun mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang terkesan hati-hati dalam menanggapi inisiatif China tersebut.

"Indonesia hanya menyatakan memperhatikan keberadaan GSI dan siap untuk bekerja bersama pihak China dalam memastikan kedamaian dan stabilitas melalui dialog dan diplomasi," tutur dia.

Johanes menyatakan, selama China masih sibuk membangun kehadiran militernya di perairan LCS, menerapkan operasi gray-zone di wilayah ZEE negara-negara Asia Tenggara, termasuk di perairan dekat Kepulauan Natuna, membuat pengelompokan yang menyerupai blok aliansi seperti yang diupayakan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.

"Maka retorika GSI yang menekankan kedamaian, penghormatan kedaulatan, kesetiaan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, dan penolakan terhadap mentalitas perang dingin—akan tetap tinggal sebagai retorika yang sulit untuk memperoleh kepercayaan," tutur dia.

Dosen Hubungan Internasional UI Shofwan Al Banna mengaku, GSI yang merupakan proyek keamanan global gagasan RRC ini dilandasi oleh beberapa prinsip utama, yaitu:

• Memegang teguh visi keamanan bersama, menyeluruh, kooperatif, dan berkelanjutan.
• Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua negara.
• Setia pada prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
• Memperhatikan dengan serius concern keamanan yang sah dari semua negara.
• Menyelesaikan perbedaan dan sengketa antar negara dengan damai melalui dialog dan konsultasi.
• Berkomitmen menjaga keamanan tradisional maupun non-tradisional.

Menurutnya, GSI sebenarnya bagian yang tak terpisahkan dari sebuah skema yang telah berlangsung sejak 2010.

China yang dulu menyembunyikan kuku, kini merasa sudah kuat dan mulai menunjukan kuku dan taringnya, bukan untuk menakuti nakuti negara-negara di sekitarnya, tetapi untuk mencegah terjadinya perang. China menyampaikan kepada status quo, AS bahwa kebangkitannya tak terhentikan.

"Bukan berarti China ingin menghabisi kekuatan status quo, tetapi meminta agar ia memiliki ruang yang lebih besar dalam sistem internasional bagi kebangkitannya," ucap dia.

Johanes menyampaikan catatan tambahan dengan menekankan bahwa GSI juga menekankan penolakan RRC pada mentalitas perang dingin, unilateralisme, konfrontasi antara blok, dan hegemonisme.

Namun menurut Johanes, prinsip-prinsip China di atas menuai kritik dan dianggap sekedar retorika oleh para pengamat kebijakan internasional China.