Pemenuhan Gizi Anak dan Pengentasan Stunting Perlu Sinergi Banyak Pihak

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan Generasi Indonesia Emas 2045 agar Indonesia dapat termasuk ke kelompok negara maju. Hal ini mensyaratkan manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas sehingga pemenuhan gizi anak menjadi hal utama.

Pemenuhan gizi anak, khususnya di masa pandemi, dianggap masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dalam aspek edukasi gizi.

Kesimpulan ini menjadi benang merah uraian para pembicara webinar "Kelas Jurnalis Gizi dan Anak" yang diadakan Tempo Institute (9/9/2021).

Webinar mengundang narasumber pakar bidang gizi, regulator dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta perwakilan industri.

“Pemahaman mengenai isu kesehatan, termasuk gizi, memerlukan keahlian khusus dari para ahli kesehatan. Peran media adalah memberikan edukasi yang mudah dimengerti bagi bagi masyarakat supaya kebutuhan gizi bangsa dapat terpenuhi,” ungkap Qaris Tajudin, Direktur Tempo Institute.

Media memiliki peran menyampaikan informasi dan edukasi tepat dan berimbang kepada masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan gizi yang sesuai bagi anak Indonesia.

Sinergi pengentasan stunting

Tidak hanya media, industri pun memiliki peranan dalam pemenuhan nutrisi bangsa. Hal ini juga menjadi salah satu komitmen utama dari Asosiasi Perusahan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak atau APPNIA sebagaimana dijelaskan Ketua Umum APPNIA, Vera Galuh Sugijanto.

“Visi dan misi APPNIA sendiri adalah untuk bisa membantu peningkatan status gizi masyarakat khususnya ibu dan anak dalam 1.000 hari pertama kehidupan melalui layanan dan akses terhadap bahan pangan bergizi dan berkualitas," ujar Vera.

Layanan dan akses bahan pangan bergizi, lanjut Vera, tetap mendukung program pemerintah dalam hal pemberian ASI eksklusif melalui berbagai kebijakan, mengedepankan etika bisnis, dan program-program yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA.

Di samping upaya pemberian nutrisi yang sesuai bagi anak, pemerintah juga saat ini terus meningkatkan upaya penurunan angka stunting.

Hal Ini sangat penting mengingat kondisi stunting sangat berkaitan dengan penurunan tingkat kecerdasan manusia Indonesia di masa mendatang.

Pada bulan Agustus yang lalu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Agus Suprapto, mengatakan Perpres Percepatan Penurunan Stunting mengedepankan kembali komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagai kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting.

Kolaborasi dan koordinasi di Pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sangat diperlukan.

“Dalam Penyelenggaraan percepatan Penurunan Stunting, di masing-masing daerah akan dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Pimpinan Daerah masing-masing," ujar Agus.

"Ditekankan juga dalam Perpres bahwa intervensi yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan secara konvergen dan terintegrasi,” tambah Agus.

Agus mengharapkan dukungan semua pihak dan saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan pencegahan stunting.

Spesialis Gizi Anak dari Universitas Indonesia, Damayanti Sjarif, mengatakan bahwa stunting merupakan suatu kondisi perawakan pendek, dimana penyebabnya adalah kekurangan gizi kronik.

Selain mempengaruhi bentik fisik, stunting juga berpengaruh pada pertumbuhan otak dan tingkat kecerdasan anak.

“Untuk mengatasi stunting, pencegahan lebih baik dari pengobatan, berikanlah ASI dan makanan pendamping ASI yang benar yang mengandung cukup protein hewani serta melakukan pemantauan secara berkala,” tambah Damayanti.