164 Instansi Umumkan Hasil SKD CPNS dan PPPK Nonguru, Cek di sscasn.bkn.go.id

KOMPAS.com - Hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai diumumkan secara bertahap.

Merujuk pengumuman BKN Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 yang ditandatangi oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana, hasil tahapan lanjutan bagi seleksi CPNS dan PPPK Nonguru 2021 akan dilakukan dalam dua tahap.

Pengumuman hasil SKD dan seleksi kompetensi non-guru untuk tahap 1 disampaikan pada 29-30 Oktober 2021. Sedangkan untuk pengumuman tahap 2 dijadwalkan akan disampaikan pada 13-14 November 2021.

Baca juga: Daftar 164 Instansi yang Umumkan Hasil SKD CPNS dan PPPK 2021 Hari Ini

Dikonfirmasi Kompas.com, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan bahwa akan ada 164 instansi yang mengumumkan hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru pada tahap pertama ini.

“Ada 164 instansi (yang umumkan hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru tahap pertama),” kata Satya melalui WhatsApp, Jumat (29/10/2021).

Cara cek hasil SKD CPNS

Untuk mengetahui hasil SKD, peserta rekrutmen CPNS 2021 bisa mengeceknya di laman sscasn.bkn.go.id

Adapun caranya adalah sebagai berikut:

1. Buka laman https://sscasn.bkn.go.id/
2. Pilih menu "Layanan Informasi"
3. Klik "Hasil SKD CPNS" Halaman informasi hasil SKD CPNS otomatis akan ditampilkan oleh sistem.

Baca juga: Cara Cek Pengumuman Hasil SKD CPNS 2021 di sscasn.bkn.go.id

Daftar 166 instansi yang umumkan hasil SKD CPNS-PPPK non guru 

1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
5. Pemerintah Kab. Aceh Singkil
6. Pemerintah Kab. Aceh Tengah
7. Pemerintah Kab. Alor
8. Pemerintah Kab. Asahan
9. Pemerintah Kab. Balangan
10. Pemerintah Kab. Banggai
11. Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
12. Pemerintah Kab. Banyuasin
13. Pemerintah Kab. Barito Utara
14. Pemerintah Kab. Barru
15. Pemerintah Kab. Batang
16. Pemerintah Kab. Belu
17. Pemerintah Kab. Bengkayang
18. Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah
19. Pemerintah Kab. Bima
20. Pemerintah Kab. Bintan
21. Pemerintah Kab. Bireuen
22. Pemerintah Kab. Blora
23. Pemerintah Kab. Boalemo
24. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow
25. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan
26. Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara
27. Pemerintah Kab. Bombana
28. Pemerintah Kab. Bone Bolango
29. Pemerintah Kab. Buleleng
30. Pemerintah Kab.Buru
31. Pemerintah Kab. Buru Selatan
32. Pemerintah Kab. Buton
33. Pemerintah Kab. Buton Tengah
34. Pemerintah Kab. Cianjur
35. Pemerintah Kab. Cilacap
36. Pemerintah Kab. Deli Serdang
37. Pemerintah Kab. Demak
38. Pemerintah Kab. Dompu
39. Pemerintah Kab. Ende
40. Pemerintah Kab. Gorontalo
41. Pemerintah Kab. Gowa
42. Pemerintah Kab. Grobogan
43. Pemerintah Kab. Gunung Kidul
44. Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
45. Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan
46. Pemerintah Kab. Jember
47. Pemerintah Kab. Kapuas Hulu
48. Pemerintah Kab. Karanganyar
49. Pemerintah Kab. Karangasem
50. Pemerintah Kab. Katingan
51. Pemerintah Kab. Kayong Utara
52. Pemerintah Kab. Kebumen
53. Pemerintah Kab. Kendal
54. Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
55. Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
56. Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar
57. Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro
58. Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud
59. Pemerintah Kab. Ketapang
60. Pemerintah Kab. Klungkung
61. Pemerintah Kab. Kolaka
62. Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan
63. Pemerintah Kab. Konawe Utara
64. Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur
65. Pemerintah Kab. Kudus
66. Pemerintah Kab. Kupang
67. Pemerintah Kab. Kutai Barat
68. Pemerintah Kab. Kutai Timur
69. Pemerintah Kab. Lamandau
70. Pemerintah Kab. Lampung Selatan
71. Pemerintah Kab. Lembata
72. Pemerintah Kab. Lingga
73. Pemerintah Kab. Lombok Barat
74. Pemerintah Kab. Lombok Tengah
75. Pemerintah Kab. Lombok Timur
76. Pemerintah Kab. Lombok Utara
77. Pemerintah Kab. Luwu Timur
78. Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
79. Pemerintah Kab. Majalengka
80. Pemerintah Kab. Malaka
81. Pemerintah Kab. Manggarai
82. Pemerintah Kab. Manggarai Timur
83. Pemerintah Kab. Maros
84. Pemerintah Kab. Minahasa
85. Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
86. Pemerintah Kab. Mojokerto
87. Pemerintah Kab. Morowali
88. Pemerintah Kab. Morowali Utara
89. Pemerintah Kab. Muna Barat
90. Pemerintah Kab. Nagekeo
91. Pemerintah Kab. Natuna
92. Pemerintah Kab. Ngada
93. Pemerintah Kab. Ngawi
94. Pemerintah Kab. Nias
95. Pemerintah Kab. Nias Barat
96. Pemerintah Kab. Nias Selatan
97. Pemerintah Kab. Nias Utara
98. Pemerintah Kab. Padang Lawas
99. Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara
100. Pemerintah Kab. Parigi Moutong
101. Pemerintah Kab. Pati
102. Pemerintah Kab. Pemalang
103. Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara
104. Pemerintah Kab. Pesisir Selatan
105. Pemerintah Kab. Pidie
106. Pemerintah Kab. Poso
107. Pemerintah Kab. Rote Ndao
108. Pemerintah Kab. Sabu Raijua
109. Pemerintah Kab. Semarang
110. Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat
111. Pemerintah Kab. Seruyan
112. Pemerintah Kab. Sikka
113. Pemerintah Kab. Sragen
114. Pemerintah Kab. Sumba Barat
115. Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya
116. Pemerintah Kab. Sumba Tengah
117. Pemerintah Kab. Sumba Timur
118. Pemerintah Kab. Sumbawa
119. Pemerintah Kab. Sumbawa Barat
120. Pemerintah Kab. Tabalong
121. Pemerintah Kab. Tana Toraja
122. Pemerintah Kab. Tapanuli Utara
123. Pemerintah Kab. Tapin
124. Pemerintah Kab. Tegal
125. Pemerintah Kab. Temanggung
126. Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan
127. Pemerintah Kab. Toraja Utara
128. Pemerintah Kab. Tulang Bawang
129. Pemerintah Kab. Wajo
130. Pemerintah Kab. Wakatobi
131. Pemerintah Kota Ambon
132. Pemerintah Kota Banda Aceh
133. Pemerintah Kota Batam
134. Pemerintah Kota Baubau
135. Pemerintah Kota Bima
136. Pemerintah Kota Bitung
137. Pemerintah Kota Bogor
138. Pemerintah Kota Cilegon
139. Pemerintah Kota Gorontalo
140. Pemerintah Kota Kendari
141. Pemerintah Kota Kupang
142. Pemerintah Kota Langsa
143. Pemerintah Kota Lhokseumawe
144. Pemerintah Kota Lubuk Linggau
145. Pemerintah Kota Madiun
146. Pemerintah Kota Magelang
147. Pemerintah Kota Manado
148. Pemerintah Kota Mataram
149. Pemerintah Kota Mojokerto
150. Pemerintah Kota Palopo
151. Pemerintah Kota Pariaman
152. Pemerintah Kota Pekanbaru
153. Pemerintah Kota Prabumulih
154. Pemerintah Kota Samarinda
155. Pemerintah Kota Subulussalam
156. Pemerintah Kota Surabaya
157. Pemerintah Kota Surakarta
158. Pemerintah Kota Tomohon
159. Pemerintah Kota Tual
160. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
161. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
162. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
163. Sekretariat Jenderal MPR
164. Setjen Dewan Perwakilan Daerah

(Sumber:Kompas.com/Mela Arnani | Editor: Rendika Ferri Kurniawan)