KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis jadwal lanjutan untuk seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Non Guru.
Berdasarkan informasi resmi, pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non-Guru akan dilakukan dalam dua tahap.
Tahap pertama akan diumumkan pada 29-30 Oktober mendatang, dengan tercatat diikuti sebanyak 166 instansi.
Baca juga: Jadwal Terbaru Pelaksanaan CPNS dan PPPK Non-guru 2021
Daftar instansi yang akan umumkan hasil SKD CPNS dan PPPK non guru tahap 1
Berikut daftar instansi yang akan umumkan hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru pada tahap 1:
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pusat Statistik
- Badan Siber dan Sandi Negara
- Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
- Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
- Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
- Pemerintah Kabupaten Alor
- Pemerintah Kabupaten Asahan
- Pemerintah Kabupaten Balangan
- Pemerintah Kabupaten Banggai
- Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Pemerintah Kabupaten Banyuasin
- Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- Pemerintah Kabupaten Barru
- Pemerintah Kabupaten Batang
- Pemerintah Kabupaten Belu
- Pemerintah Kabupaten Bengkayang
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
- Pemerintah Kabupaten Bima
- Pemerintah Kabupaten Bintan
- Pemerintah Kabupaten Bireuen
- Pemerintah Kabupaten Blora
- Pemerintah Kabupaten Boalemo
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Pemerintah Kabupaten Bombana
- Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
- Pemerintah Kabupaten Buleleng
- Pemerintah Kabupaten Buru
- Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
- Pemerintah Kabupaten Buton
- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
- Pemerintah Kabupaten Cianjur
- Pemerintah Kabupaten Cilacap
- Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
- Pemerintah Kabupaten Demak
- Pemerintah Kabupaten Dompu
- Pemerintah Kabupaten Dompu Eks
- Pemerintah Kabupaten Ende
- Pemerintah Kabupaten Gorontalo
- Pemerintah Kabupaten Gowa
- Pemerintah Kabupaten Grobogan
- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan
- Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
- Pemerintah Kabupaten Jember
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar
- Pemerintah Kabupaten Karangasem
- Pemerintah Kabupaten Katingan
- Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
- Pemerintah Kabupaten Kebumen
- Pemerintah Kabupaten Kendal
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud
- Pemerintah Kabupaten Ketapang
- Pemerintah Kabupaten Klungkung
- Pemerintah Kabupaten Kolaka
- Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
- Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
- Pemerintah Kabupaten Kudus
- Pemerintah Kabupaten Kupang
- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
- Pemerintah Kabupaten Lamandau
- Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- Pemerintah Kabupaten Lembata
- Pemerintah Kabupaten Lingga
- Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
- Pemerintah Kabupaten Majalengka
- Pemerintah Kabupaten Malaka
- Pemerintah Kabupaten Manggarai
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
- Pemerintah Kabupaten Maros
- Pemerintah Kabupaten Minahasa
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
- Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- Pemerintah Kabupaten Morowali
- Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
- Pemerintah Kabupaten Muna Barat
- Pemerintah Kabupaten Nagekeo
- Pemerintah Kabupaten Natuna
- Pemerintah Kabupaten Ngada
- Pemerintah Kabupaten Ngawi
- Pemerintah Kabupaten Nias
- Pemerintah Kabupaten Nias Barat
- Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
- Pemerintah Kabupaten Nias Utara
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
- Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara
- Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
- Pemerintah Kabupaten Pati
- Pemerintah Kabupaten Pemalang
- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Pemerintah Kabupaten Pidie
- Pemerintah Kabupaten Poso
- Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
- Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua
- Pemerintah Kabupaten Semarang
- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
- Pemerintah Kabupaten Seruyan
- Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
- Pemerintah Kabupaten Sikka
- Pemerintah Kabupaten Sragen
- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat
- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
- Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
- Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat
- Pemerintah Kabupaten Tabalong
- Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
- Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara
- Pemerintah Kabupaten Tapin
- Pemerintah Kabupaten Tegal
- Pemerintah Kabupaten Temanggung
- Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
- Pemerintah Kabupaten Wajo
- Pemerintah Kabupaten Wakatobi
- Pemerintah Kota Ambon
- Pemerintah Kota Banda Aceh
- Pemerintah Kota Batam
- Pemerintah Kota Baubau
- Pemerintah Kota Bima
- Pemerintah Kota Bitung
- Pemerintah Kota Bogor
- Pemerintah Kota Cilegon
- Pemerintah Kota Gorontalo
- Pemerintah Kota Kendari
- Pemerintah Kota Kupang
- Pemerintah Kota Langsa
- Pemerintah Kota Lhokseumawe
- Pemerintah Kota Lubuk Linggau
- Pemerintah Kota Madiun
- Pemerintah Kota Magelang
- Pemerintah Kota Manado
- Pemerintah Kota Mataram
- Pemerintah Kota Mojokerto
- Pemerintah Kota Palopo
- Pemerintah Kota Pariaman
- Pemerintah Kota Pekanbaru
- Pemerintah Kota Prabumulih
- Pemerintah Kota Samarinda
- Pemerintah Kota Subulussalam
- Pemerintah Kota Surabaya
- Pemerintah Kota Surakarta
- Pemerintah Kota Tomohon
- Pemerintah Kota Tual
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Sekretariat Jenderal MPR
- Setjen Dewan Perwakilan Daerah
Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama BKN Satya Pratama menjelaskan bahwa hingga 24 Oktober 2021, terdapat lima instansi yang dinyatakan tidak valid dikarenakan masalah administrasi.
Namun, instansi-instansi ini masih dapat melakukan melengkapi syarat administratif, sehingga dapat dinyatakan valid.
Untuk instansi yang dinyatakan tidak valid antara lain: Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bombana.
Kendati begitu, terdapat dua instansi meminta reschedule ke tahap kedua dikarenakan masih ada peserta yang mengikuti seleksi pada 30 Oktober 2021, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
“Hasil finalnya 26-27 Oktober 2021,” kata Satya, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (24/10/2021).
Baca juga: Bersiap, Ini Jadwal dan Alur Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap 2
Jadwal seleksi CPNS dan PPPK Non Guru tahap 1
Adapun jadwal terbaru seleksi CPNS dan PPPK Non Guru tahap pertama sebagai berikut:
- Pengolahan nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi PPPK Non Guru: 19-21 Oktober 2021
- Rekonsiliasi hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru: 22-23 Oktober 2021
- Validasi nilai SKD CPNS dan nilai seleksi kompetensi PPPK Non Guru: 22-25 Oktober 2021
- Penyampaian hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru: 26-27 Oktober 2021
- Penentuan lokasi ujian SKB oleh instansi: 28-29 Oktober 2021
- Pengumuman hasil SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru: 29-30 Oktober 2021
- Pemilihan lokasi ujian SKB oleh peserta: 31 Oktober-1 November 2021
- Penjadwalan SKB: 2-4 November 2021
- Pengumuman jadwal pelaksanaan SKB: 7 November 2021
- Pelaksanaan SKB: 15-28 November 2021
- Pengolahan/integrasi hasil SKD dan SKB: 29 November-1 Desember 2021
- Rekonsiliasi integrasi hasil SKD dan SKB: 2-4 Desember 2021
- Validasi hasil integrasi SKD dan SKB: 5-6 Desember 2021
- Penyampaian hasil SKD dan SKB: 7-8 Desember 2021
- Pengumuman hasil SKD dan SKB: 9-10 Desember 2021
- Masa sanggah: 13-16 Desember 2021
- Jawab sanggah: 17-24 Desember 2021
- Pengumuman pasca sanggah: 27-29 Desember 2021
- Penyampaian kelengkapan dokumen: 30 Desember-17 Januari 2022
- Usul penetapan NIP/NI PPPK: 1-30 Januari 2022
Cara hasil SKD CPNS dan PPPK Non Guru
Satya menambahkan, peserta dapat mengecek melalui laman SSCASN dan sumber informasi resmi masing-masing instansi.
“Silakan pantau SSCASN dan kanal resmi masing-masing K/L (kementerian/lembaga) dan instansi,” ujar dia.
Laman SSCASN
Peserta yang akan mengecek kelulusan SKD CPNS dan seleksi kompetensi PPPK Non Guru dapat membuka laman sscasn.bkn.go.id.
Pada menu “Layanan Informasi”, akan terdapat beberapa pilihan, seperti info lowongan, kontak instansi, hingga hasil seleksi.
Bagi peserta SKD CPNS, dapat memilih “Hasil SKD CPNS”, sedangkan untuk peserta PPPK Non Guru dapat mengklik menu “Hasil Seleksi PPPK”.
Situs dan media sosial instansi
Berkaca dari pengumuman-pengumuman rekrutmen CPNS dan PPPK sebelumnya, biasanya instansi juga akan merilis informasi resmi terkait hasil seleksi.
Sehingga, peserta dapat mengeceknya pada situs resmi atau media sosial resmi instansi masing-masing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.