Saat Ganjar Menilai Masuknya AHY ke Kabinet Jokowi sebagai Kompensasi...

KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 2 Ganjar Pranowo ikut merespons penunjukan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Diketahui, AHY dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu (21/2/2024) mengganti posisi Hadi Tjahjanto.

Menurut Ganjar, penunjukan AHY merupakan suatu proses biasa dalam pemerintah.

Apalagi, Partai Demokrat saat ini berada dalam koalisi Indonesia Maju yang juga didukung oleh sebagian besar menteri.

"Itu proses biasa saja, itu sudah pasti. Kan mereka (Demokrat) sekarang sudah dalam koalisis, jadi sebenarnya meresmikan saja, mengompensasi dalam bentuk jabatan," kata Ganjar, dikutip dari tayangan Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa penunjukan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Baca juga: AHY Jadi Menteri ATR, Ini PR yang Perlu Diperhatikan Menurut Ahli

Alasan Jokowi tunjuk AHY

Jokowi beralasan, penunjukan AHY ini berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti jabatan dan latar belakang akademik.

Menurutnya, AHY merai gelar master dari tiga universitas bergengsi dunia.

"Ini urusan yang berkaitan dengan Menteri ATR/BPN Mas Agus Harimurti Yudhoyono," kata Jokowi, dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

"Kita tahu beliau Ketum Partai Demokrat, beliau juga alumni Akmil, juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University," sambungnya.

Masuknya AHY ke dalam kabinet Jokowi sekaligus menandai berakhirnya masa 9 tahun Partai Demokrat sebagai oposisi.

AHY pun mengaku senang karena Partai Demokrat akhirnya kembali ke pemerintahan.

Ia memastikan, partainya akan berada dalam pemerintahan dalam lima atau 10 tahun selanjutnya.

Baca juga: AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Ini Gaji, Tunjangan, dan Fasilitasnya

Menuai sorotan

Keputusan ini pun tak lepas dari sorotan banyak pihak.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Jokowi membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus.