Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Jadi Menteri ATR/BPN, Ini Gaji, Tunjangan, dan Fasilitasnya

Kompas.com - 22/02/2024, 12:30 WIB
Aditya Priyatna Darmawan,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (21/2/2024).

AHY dilantik Jokowi sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang oleh Jokowi ditugaskan menjadi Menko Polhukam. 

Posisi Menko Polhukam kosong setelah Mahfud MD mundur karena maju dalam Pilpres 2024. 

Dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, berapa gaji, tunjangan, fasilitas, dan dana operasional yang didapat AHY?

Baca juga: AHY Resmi Dilantik Jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Berikut Karier dan Harta Kekayaannya

Gaji dan tunjangan AHY saat jadi Menteri ATR/BPN

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000, setiap menteri termasuk menteri ATR/BPN akan mendapatkan gaji pokok Rp 5.040.000.

“Kepada Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan,” bunyi Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2000.

Sementara tunjangan yang didapatkan menteri, disebutkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001.

“Menteri Negara, Jaksa Agung, dan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara adalah sebesar Rp. 13.608.000,00 (tiga belas juta enam ratus delapan ribu rupiah),” bunyi Pasal 1 huruf (e) Keppres Nomor 68 Tahun 2001.

Fasilitas menteri

Sementara itu terkait dengan fasilitas yang akan diterima AHY saat menjadi menteri, sama halnya dengan menteri Jokowi lainnya. 

Setiap menteri akan mendapatkan rumah dan mobil dinas, sesuai dengan PP Nomor 50 Tahun 1980.

“Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik Negara beserta seorang pengemudinya,” bunyi Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 1980.

Karena milik negara, nantinya fasilitas tersebut harus dikembalikan ketika masa jabatannya terakhir. Perawatan dan pemeliharaannya juga menjadi tanggungan negara.

Menteri juga akan mendapatkan biaya perjalanan dinas dalam menjalankan tugasnya. Sementara biaya pemeliharaan rumah dinas yang ditanggung negara meliputi biaya listrik, telepon, air, gas, seorang pembantu rumah tangga, dan seorang pekarya kebun.

Selain itu, menteri yang mengalami kecelakaan dan/atau menderita sakit, akan mendapatkan fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Tak hanya itu, menteri juga akan mendapatkan fasilitas dana pensiun setelah selesai menjabat. Besaran dana ini akan ditetapkan berdasarkan lamanya masa jabatan.

“Besarnya pensiun pokok sebulan adalah 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap-tiap satu bulan masa jabatan dengan ketentuan bahwa besarnya pensiun pokok sekurang kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari dasar pensiun,” bunyi Pasal 11 ayat (2).

“Menteri Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya karena oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negara karena keadaan jasmani atau rohani yang disebabkan karena dinas, berhak menerima pensiun tertinggi sebesar 75 persen dari dasar pensiun,” tulis Pasal 11 ayat (3).

Baca juga: Prabowo Janji Beri Posisi Strategis ke AHY jika Menang Pilpres 2024

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com