KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim khusus untuk menangani masalah tersebut, yang dinamakan Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.
Mereka menduga, terdapat kecurangan pada Pemilu 2024 yang cenderung terstruktur, sistematis, dan masif.
Dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/2/2024), tim ini dipimpin oleh Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis sebagai ketua dan pengacara sekaligus kader PDI-P Henry Yosodiningrat selaku wakil ketua.
Todung menyampaikan, pihaknya turut mengajak partisipasi rakyat Indonesia untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.
"Kami membuka diri pada partisipasi dari seluruh anak Bangsa yang ingin turut berkontribusi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 ini, dan mengembalikan Indonesia ke jalur demokrasi dan rule of law," ucap Todung.
Lantas, bagaimana tanggapan kubu Prabowo, Anies, dan Jokowi mengenai hal itu?
Baca juga: Cara Hitung Jatah Kursi Partai di DPR dan DPRD dalam Pemilu 2024
Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Ketua Fraksi DPR Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan hak angket menurutnya tidak diperlukan.
"Ya tentu saja ini kan baru wacana, jadi kita baru akan menyampaikan ini ke depan. Tapi saya kira, bagi kami, itu sesuatu yang tidak perlu untuk diajukannya hak angket," kata Muzani, dilansir dari Kompas.com, Selasa (20/2/2024).
Meski begitu, pihaknya menghormati pandangan Ganjar Pranowo mengenai hak angket yang didorongnya itu.
Muzani tak menampik bahwa kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pasti ada dan tidak bisa ditutupi. Namun menurutnya suasana Pemilu 2024 jauh lebih baik daripada Pemilu 2019.
"Karena itu, kalau hak angket dimaksudkan untuk itu, apa perlu? Karena suasananya juga, suasananya dianggap pemilu itu sekarang kita menuju kepada suasana yang jauh lebih baik," tuturnya.
Baca juga: Sejumlah Media Asing Soroti Respons Capres-Cawapres Usai Pilpres 2024