Penjelasan PDI-P soal Kemungkinan Jadi Oposisi dan Berada di Luar Pemerintahan

KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) unggul sementara pada penghitungan suara di pemilihan legislatif.

Hal ini berbanding terbalik dengan perolehan suara Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres cawapres) yang diusung PDI-P.

Pasangan nomor urut 03 itu justru mendapat suara terendah dibanding dua kandidat capres-cawapres lainnya.

Dari hasil hitung cepat atau quick count Litbang Kompas, PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra diperkirakan meraih suara tertinggi di antara 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024.

Hingga Jumat (16/2/2024) sekitar pukul 11.47 WIB, dengan data masuk 98,30 persen, PDI-P unggul dengan elektabilitas 16,25 persen.

Lantas, apakah PDI-P siap menjadi oposisi Pemerintahan Indonesia mendatang?

Baca juga: Hasil Real Count KPU Pileg 2024 Data 3,98 Persen: PDI-P 17,17 Persen, Golkar 13,23 Persen, Gerindra 12,23 Persen

Penjelasan PDI-P

Secara konstitusi, Indonesia adalah negara hukum yang dipimpin oleh seorang presiden. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, sebagai negara bukan parlementer maka tidak ada istilah oposisi.

"Dari pengalaman PDIP 2004 dan 2009, posisi saat itu adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata dia, dilansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, posisi PDIP di luar pemerintah artinya saat ada kebijakan yang pro rakyat, PDIP akan mendukung.

Namun jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, PDI-P akan mengeluarkan sikap.

Baca juga: Megawati Hangestri dan Red Sparks Berencana Kunjungi Indonesia

PDI-P siap berada di posisi luar pemerintahan, tapi...

Terkait proyeksi pemerintahan Indonesia 2024, Hasto menyampaikan bahwa PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance.

Hal seperti ini bukan kali pertama terjadi. Pada Pemilu 2004 dan 2009, ketika Partai Demokrat berkuasa di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, PDI-P juga berada di luar pemerintahan.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto, dikutip dari Kompas.id.