Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer untuk Para Pemuda

KOMPAS.com - Junta Militer Myanmar telah mengumumkan wajib militer bagi para pemuda pada Sabtu (11/2/2024).

Dikutip dari The Guardian, keputusan ini merupakan upaya mereka membendung pasukan pemberontak bersenjata yang memperjuangkan otonomi lebih besar di berbagai wilayah di negara tersebut.

“Mengeluarkan pemberitahuan berlakunya Undang-Undang Dinas Militer Rakyat mulai 10 Februari 2024,” bunyi pernyataan Junta Myanmar.

Perlu diketahui, undang-undang wajib militer tersebut sudah diperkenalkan pada 2010, tetapi aturan itu belum terlaksana.

Berdasarkan undang-undang, mereka yang mengabaikan panggilan untuk bertugas bisa dipenjara untuk jangka waktu yang sama.

Baca juga: Dua Mineral Paling Langka di Dunia Hanya Ada di Myanmar

Berlaku untuk pria dan wanita

Aturan wajib militer oleh Junta Myanmar itu berlaku untuk pria dan wanita pada rentang umur dan durasi pengabdian tertentu.

Semua pria berusia 18-35 tahun dan wanita berusia 18-27 tahun diharuskan mengabdi hingga dua tahun.

Sementara dokter spesialis yang berusia di bawah 45 tahun, harus mengabdi selama tiga tahun.

Durasi pengabdian ini dapat diperpanjang hingga total lima tahun dalam keadaan darurat yang sedang berlangsung.

“Sistem dinas militer nasional yang melibatkan semua orang sangat penting karena situasi yang terjadi di negara kita,” ujar Juru Bicara Junta, Zaw Min Tun.

Namun, Junta Myanmar tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana pengabdian atau penugasan yang akan diberikan.

Nantinya, Kementerian Pertahanan Junta akan mengeluarkan peraturan, prosedur, perintah pengumuman, pemberitahuan, dan instruksi yang diperlukan.

Baca juga: Mengenal Etnis Rohingya dan Sejarah Pengungsiannya dari Myanmar

Junta Myanmar menerima kekalahan pada sejumlah perang

Dilansir dari BBC, militer Junta Myanmar telah menghadapi serangkaian kekalahan dalam perang pada beberapa bulan terakhir.

Pada akhir 2023, tentara pemberontak etnis di negara bagian Shan, Myanmar merebut penyeberangan perbatasan dan jalan yang menjadi sebagian besar jalur perdagangan darat dengan China.

Bulan Januari 2024, Tentara Arakan mengeklaim telah menguasai Paletwa di negara bagian Chin dengan mengatasi pos militer terakhir di kota itu.

Presiden Myanmar yang dipilih oleh militer, Myint Swe sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa negaranya dalam bahaya perpecahan, jika pemerintah tidak dapat melakukan pertempuran.

Sementara itu, keadaan darurat sudah diumumkan oleh Junta Militer Myanmar pada 2021 dan diperpanjang hingga kini.

Pada 1 Februari 2021, militer mengumumkan telah menguasai negara tersebut.

Kekacauan dan pertempuran telah memengaruhi Myanmar sejak saat itu, dengan lebih dari satu juta orang mengungsi dan ribuan orang terbunuh.

Baca juga: Asal-usul Etnis Rohingya dan Kenapa Mengungsi dari Myanmar dan Bangladesh?