UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

KOMPAS.com - Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024).

Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Sikap dari akademisi UI ini menyusul rasa keprihatinan serupa yang sebelumnya diungkapkan akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII). 

Diawali dari UGM

Sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024). Melalui petisi itu mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sehari setelah UGM, akademisi kampus UII mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". Dalam pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

Lantas, apa kata para sivitas akademika UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi saat ini?

Baca juga: Saat UGM Ingatkan Jokowi, Tuntut Kembali ke Koridor Demokrasi...

Kata UI, UGM, dan UII soal kondisi demokrasi di Indonesia

Berikut Kompas.com merangkum sikap pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar di UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi dan kondisi demokrasi jelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2024:

1. Deklarasi Kebangsaan UI: singgung keserakahan atas nama pembangunan

Melalui Deklarasi Kebangsaan UI, sivitas akademika UI mengaku terpanggil untuk mengembalikan marwah demokrasi. Menurut mereka, demokrasi saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.

Perwakilan Guru Besar UI Prof. Harkristuti yang membacakan isi Deklarasi Kebangsaan UI mengaku prihatin atas tergerusnya tatanan demokrasi di Indonesia.

Pihaknya mengaku resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi. 

Selain itu juga membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Para sivitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," kata Harkristuti. 

Melalui Deklarasi Kebangsaan, para sivitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka. 

1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi
2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil
3. Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon
4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM dan UII Sampaikan Petisi Kritikan, Jokowi: Itu Hak Demokrasi, Silakan