UI, UGM, dan UII Ramai-ramai Soroti Jokowi dan Demokrasi di Indonesia

KOMPAS.com - Sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jumat (2/2/2024).

Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof. Harkristuti Harkrisnowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Sikap dari akademisi UI ini menyusul rasa keprihatinan serupa yang sebelumnya diungkapkan akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII). 

Diawali dari UGM

Sebelumnya, sivitas akademika UGM menyampaikan Petisi Bulaksumur pada Rabu (31/1/2024). Melalui petisi itu mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali ke koridor demokrasi.

Sehari setelah UGM, akademisi kampus UII mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan". Dalam pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

Lantas, apa kata para sivitas akademika UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi saat ini?

Baca juga: Saat UGM Ingatkan Jokowi, Tuntut Kembali ke Koridor Demokrasi...

Kata UI, UGM, dan UII soal kondisi demokrasi di Indonesia

Berikut Kompas.com merangkum sikap pernyataan yang disampaikan oleh sejumlah guru besar di UI, UGM, dan UII terkait sikap Jokowi dan kondisi demokrasi jelang Pemilihan Presiden (pilpres) 2024:

1. Deklarasi Kebangsaan UI: singgung keserakahan atas nama pembangunan

Melalui Deklarasi Kebangsaan UI, sivitas akademika UI mengaku terpanggil untuk mengembalikan marwah demokrasi. Menurut mereka, demokrasi saat ini sudah terganggu setelah adanya perebutan kekuasaan yang dinilai nihil etika jelang Pilpres 2024.

Perwakilan Guru Besar UI Prof. Harkristuti yang membacakan isi Deklarasi Kebangsaan UI mengaku prihatin atas tergerusnya tatanan demokrasi di Indonesia.

Pihaknya mengaku resah dan geram atas sikap dan tindak laku para pejabat, elit politik, dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi. 

Selain itu juga membiarkan negara tanpa tatakelola dan digerus korupsi, yang memuncak menjelang Pemilihan Umum (Pemilu). 

Para sivitas akademika UI juga menyinggung soal keserakahan pemerintah dengan dalih pembangunan yang berdampak pada kepunahan sumber daya alam.

"Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa kita," kata Harkristuti. 

Melalui Deklarasi Kebangsaan, para sivitas akademika UI juga menyampaikan empat poin utama yang yang menjadi tuntutan mereka. 

1. Mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi
2. Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan, berlangsung jujur dan adil
3. Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, TNI, dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon
4. Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.

Baca juga: Sivitas Akademika UGM dan UII Sampaikan Petisi Kritikan, Jokowi: Itu Hak Demokrasi, Silakan

2. Petisi Bulaksumur UGM: Jokowi lakukan penyimpangan moral demokrasi

Tangkapan layar akun youtube UGM Prof Koentjoro membacakan petisi Bulaksumur.

Sementara itu sebelumnya sivitas akademika UGM membacakan Petisi Bulaksumur terkait situasi demokrasi Indonesia pada Rabu (31/1/2024). 

Petisi Bulaksumur merupakan respons terkait sikap Jokowi yang dinilai mulai terang-terangan menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan capres cawapres.

Melalui petisi tersebut, sivitas akademika UGM menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi.

Jokowi dinilai telah melakukan tindak penyimpangan dari moral demokrasi, seperti pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan.

Mereka juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik serta netralitas dan keberpihakan presiden kepada salah satu paslon.

Guru Besar Fakultas Psikologi Prof Koentjoro mengatakan, seluruh penyimpangan itu tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

”Alih-alih mengamalkan dharma bhakti almamaternya dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan Presiden Jokowi justru menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila,” kata Koentjoro, dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/2/2024).

Padahal, Jokowi semestinya mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang juga tertuang dalam lagu ”Himne Gadjah Mada”.

Mereka menuntut Jokowi agar kembali ke koridor demokrasi dan mendesak DPR serta MPR untuk mengambil sikap terkait gejolak politik Indonesia saat ini.

Baca juga: Soal Petisi Bulaksumur UGM, Anies: Kalau Kampus Mulai Bersuara, Artinya Ada Persoalan Serius

3. Indonesia Darurat Kenegarawanan UII

KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMA Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) saat menyampaikan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegarawanan. Pernyataan sikap ini digelar di depan Auditorium Prof. K.H. Abdul Kahar Muzakkir, Kampus Terpadu UII Jalan Kaliurang Km 14, Kabupaten Sleman.

Setelah UGM, akademisi UII juga turut menyatakan sikap dan pernyataan yang disampaikan dalam "Indonesia Darurat Kenegarawanan" pada Kamis (1/2/2024).

Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Rektor UII Prof Fathul Wahid dan dihadiri para guru besar, dosen, mahasiswa dan para alumni UII.

Melalui pernyataan tersebut, Prof Fathul menyampaikan bahwa situasi politik di Indonesia kian menunjukkan nihilnya rasa malu terhadap praktik penyalagunaan kewenangan dan kekuasaan.

Dia menyebut, kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Akibatnya, demokrasi Indonesia kian mengalami kemunduran.

Pernyataan tersbeut juga menyinggung sikap Jokowi yang dinilai kehilangan sisi kenegarawannya.

"Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," ungkapnya, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Indikator utamanya adalah pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Apalagi, pengusungan Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 sarat dengan intervensi politik yang terbukti melanggar etika.

"Gejala ini kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan membolehkan Presiden berkampanye dan berpihak," kata dia.

Bansos yang diberikan oleh Jokowi juga ditengarai sarat dengan kepentingan politik untuk memperkuat dukungan terhadap salah satu paslon capres cawapres.

Situasi tersebut, menurut Prof Fathul menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Baca juga: Massa Aksi Kamisan Bacakan Petisi Tolak Dukung Prabowo-Gibran

Respons Jokowi: itu hak demokrasi

KOMPAS.com/MUHLIS AL ALAWI Presiden Joko Widodo saat berkunjung di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (1/2/2024).

Jokowi tidak banyak komentar menyikapi pernyataan yang dikeluarkan oleh sivitas akademika UI, UGM, dan UII.

Dia menilai tindakan itu adalah bagian dari hak demokrasi yang dimiliki setiap warga.

"Itu hak demokrasi ya,” ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com, Kamis.

(Sumber: Kompas.com/Dinda Aulia Ramadhanty, Alinda Hardiantoro, Wijaya Kusuma | Editor: Ahmad Naufal Dzulfaroh/Dita Angga Rusiana).