Melindungi Diri dari Kejahatan Berlatar Info dan Postingan Data Pribadi

KEJAHATAN seringkali berawal dari diketahuinya informasi pribadi setelah korban memposting data atau melalui tampakan data pribadi yang tersebar. Baru-baru ini viral di berbagai media bahwa penjahat melakukan modusnya setelah mendapat informasi awal dari stiker yang ditempel di kendaraan, seperti stiker happy family. 

Dengan mengamati gambar seperti tertera di stiker, penjahat bisa paham apakah kepala keluarga dalam sebuah lebih banyak berada di luar rumah atau tidak. Mereka lalu bisa dengan mudah melancarkan kejahatannya.

Penjahat juga bisa mengetahui profesi sang suami, berapa jumlah anggota keluarga, binatang kesayangan yang ada di rumah apakah berupa anjing penjaga yang menakutkan atau sekadar anjing kecil yang lucu.

Baca juga: Hak-hak Setiap Subyek Data Pribadi yang Perlu Dipahami

Stiker semacam itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh Kepolisian AS sejak 2014. Seperti dilansir Daily Mail dengan judul laporan Do My Family car stickers make you a target for burglars? Creators say crooks have 'more sophisticated' methods after warnings from US police (25/5/2014).

Selain itu, melalui model lain, data seseorang juga secara tanpa sadar bisa terungkap melalui stiker akses masuk komplek perumahan, yang akan menunjukan di mana seseorang bertempat tinggal. Sementara stiker parkir perkantoran atau kampus, menunjukan di mana tempat bekerja atau kuliah. Adalah bijak jika informasi semacam ini mulai juga diminimalisasi.

Saat ini data pribadi sudah semakin lebar lingkupnya. Dulu kita menganggap hanya sebatas riwayat kesehatan, data perbankan, data kriminal, PIN, dan password. Sekarang data yang semula secara longgar dibagikan, seperti foto KTP, nomor HP, tanggal lahir, nama anggota keluarga juga menjadi bagian data pribadi.

Maraknya penggunaan teknologi digital telah membuat data yang semula biasa-biasa saja itu bisa menjadi luar biasa. Dengan mengetahui nomor telepon korban dan nama anggota keluarganya, penjahat dengan mudah menghubungi dan menipu bahwa ada anggota keluarga yang mengalami kecelakaan, atau tengah dalam bahaya. Pelaku kejahatan memanfaatkan kondisi dan situasi kepanikan keluarga untuk meneror agar korban menuruti instruksi penjahat dan mengirimkan sejumlah uang.

Banyak institusi yang mensyaratkan foto KTP, NPWP, nomor rekening, bahkan meminta foto kopi buku tabungan terkait proses pembayaran. Data seringkali hanya dikirim via WA atau email.

Hal itu bisa jadi penting untuk akuntabilitas instansi pembayar, tetapi sangat riskan dari sisi data pribadi jika ceroboh mengelolanya. Semua data itu, jika jatuh ke tangan orang yang tidak berhak dan beritikad buruk tentu dapat disalahgunakan.

Jika memang hal itu harus dilakukan, instansi yang terbiasa mensyaratkan hal seperti ini wajib menunjuk seorang yang bertanggung jawab mengelola data tersebut dan menjamin data tidak bocor ke tangan orang tak berhak.

UU PDP

Di sinilah pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor  27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mengatur kewajiban merahasiakan, larangan pengungkapan, dan penyalahgunaan data pribadi seseorang oleh pengendali data. Tanggung jawab pengendali data pribadi tertera dalam Pasal 36 jis. 37 dan 38 UU PDP yang menyatakan bahwa dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi.

Pengendali data pribadi juga wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendalinya dan wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.

UU PDP sendiri telah mengklasifikasikan lingkup data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa yang termasuk lingkup data pribadi meliputi:

Pertama, data pribadi yang bersifat spesifik yang meliputi: data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, data pribadi yang bersifat umum yang meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Baca juga: Perlindungan Data Pribadi Akan Jadi Perhatian pada Pemilu 2024