Anomali Minyak Goreng di Negara Produsen Sawit Terbesar di Dunia

KOMPAS.com - Indonesia menjadi negara penghasil sawit terbesar di dunia.

Hal itu membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengaku heran dengan kenaikan harga minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir. 

Minyak goreng merupakan bahan yang dapat diolah di dalam negeri. Di Indonesia minyak goreng merupakan produk turunan dari minyak sawit (CPO).

Dengan kondisi tersebut, Indonesia seharusnya dapat menentukan harga minyak goreng domestik. Namun harga minyak goreng di Indonesia justru berpatok pada harga internasional.

"Kita kan penghasil CPO terbesar, kita eksportir bukan importir, jadi bisa menentukan harga CPO domestik. Jangan harga internasional untuk nasional," kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dikutip Kompas.com, Minggu (13/2/2022).

Baca juga: Alasan YLKI Bikin Petisi Online: Bongkar Dugaan Kartel Minyak Goreng

Petisi online

YLKI saat ini sedang menggalang sebuah petisi terkait langkanya minyak goreng beserta harganya yang mengalami kenaikan.

Sejak dibuka pada 3 Februari lalu, hingga hari ini laman change.org, Minggu (13/2/2022) pukul 12.41 WIB sudah ada 2.740 orang yang menandatangani secara online.

Melansir Kompas.tv, Ketua YLKI Tulus Abadi menjelaskan alasannya membuka petisi online tersebut. Semua alasan tersebut mengarah pada anomali, yakni tingginya harga minyak goreng di negara produsen sawit terbesar dunia.

Sejak dari hulu

Menurut Tulus, melambungnya harga minyak goreng sudah terjadi sejak dari hulu.

"Pertama, kelangkaan dan melambungnya minyak goreng bukan persoalan hilir, tetapi hulu," kata Tulus.

Tulus menjelaskan bahwa upaya pemerintah untuk memberikan subsidi dari hilir yang digelontorkan melalui produsen minyak dinilai kurang tepat.

Hal tersebut membuat uang negara yang dikucurkan tidak membuat penurunan harga di lapangan. Namun yang terjadi justru minyak goreng mengalami kelangkaan.

"Dan terbukti sampai detik ini apa yang digagas pemerintah belum membuahkan hasil," ujarnya.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Belum Turun, Ini Penjelasan Pemerintah