Sejarah Buruh Indonesia: Potret Gerakan Pekerja Masa Kolonial

KOMPAS.com – Buruh, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai orang yang bekerja untuk menerima upah.

Namun, dalam perkembangan makna secara luas, tidak semua orang yang bekerja dan menerima upah dapat dikategorikan sebagai buruh.

Buruh memiliki klasifikasi khusus dan secara umum diartikan sebagai orang yang bekerja pada ruang sosial dengan memiliki ikatan terhadap majikan.

Misalnya, orang yang disebut sebagai buruh adalah para pekerja pabrik, baik di sektor produksi makanan maupun manufaktur, jasa, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipastikan kapan istilah “buruh” kali pertama muncul dalam literasi Indonesia.

Namun, kelompok-kelompok yang didefinisikan sebagai buruh telah ada sejak masa kolonial.

Baca juga: Diperingati Tiap 1 Mei, Mengapa Hari Buruh Disebut May Day?

Latar Belakang Munculnya Kelompok Buruh Masa Kolonial

Pada masa kolonial, istilah buruh yang kita kenal sekarang ini lebih banyak disebut sebagai kelompok atau sarekat pekerja.

Munculnya kesadaran membentuk suatu kelompok buruh yang terstruktur tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor.

Terjadinya Perang Jawa pada abad ke-19 Masehi, di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro, bisa dianggap sebagai awal mula.

Kekalahan pasukan Pangeran Diponegoro dalam perang besar tersebut mengakibatkan hilangnya sepertiga masyarakat Jawa dan hanya menyisakan kaum petani.

Peristiwa ini kemudian disusul kebijakan yang melibatkan para pekerja, khususnya pribumi, yaitu tanam paksa (cultuur stelsel) pada1830.

Pada 1870, cultuur stelsel dihapuskan dan pemerintah kolonial beralih menerapkan kebijakan Politik Ekonomi Liberal atau Politik Pintu Terbuka.

Dampak dari penerapan kebijakan baru ini adalah salah satunya dibebaskannya eksploitasi ekonomi kepada perusahaan swasta asing.

Baca juga: Sistem Ekonomi Liberal pada Masa Kolonial dan Kondisi Masyarakat

Berkat kebijakan ekonomi terbuka tersebut, banyak perusahaan swasta asing mendirikan pabrik-pabrik dan industri perkebunan yang melibatkan pribumi sebagai tenaga kerja.

Pendirian industri pangan dan perkebunan memang berpusat di Jawa, tetapi bukan berarti di daerah lain tidak ada. Misalnya, di Sumatera yang didominasi industri perkebunan milik asing.