Kebijakan Belanda di Indonesia pada Abad ke-20

KOMPAS.com - Sejak menjajah Indonesia pada awal abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda sering menerapkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Namun, memasuki abad ke-20, keadaan mulai berubah, di mana terjadi perluasan birokrasi pemerintahan kolonial secara besar-besaran di Indonesia.

Berkuasanya golongan liberal di parlemen Belanda ternyata mampu mengubah kebijakan yang diterapkan di Indonesia.

Golongan liberal, yang mengusung kebebasan dan persamaan derajat, menginginkan agar negeri jajahan juga diberi kesejahteraan.

Hal itulah yang membuat Politik Etis menjadi kebijakan yang diterapkan kolonial Belanda di abad ke-20.

Baca juga: Mengapa Pemerintah Kolonial Belanda Menerapkan Politik Etis?

Kebijakan Politik Etis

Kebijakan Belanda di Indonesia pada abad ke-20 adalah Politik Etis, yang berlaku sejak 17 September 1901 hingga 1942.

Politik Etis juga dikenal sebagai politik balas budi Belanda kepada rakyat pribumi Indonesia, yang telah dijajah selama tiga abad lebih.

Politik Etis muncul karena adanya penerapan politik tanam paksa di Indonesia pada abad ke-19, yang sangat menyengsarakan rakyat pribumi.

Geram dengan kebijakan itu, Pieter Brooshooft dan C Th van Deventer melayangkan kritik keras terhadap pemerintah Belanda dan mencetuskan kebijakan Politik Etis.

Ada tiga bidang yang digunakan dalam penerapan kebijakan Politik Etis, yaitu irigasi, emigrasi dan pendidikan. Berikut penjelasannya.

Baca juga: Dampak Penerapan Politik Etis

Irigasi

Program irigasi dilakukan dengan cara membangun fasilitas pengairan untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

Kemudian, sarana dan prasarana juga dibuat untuk mendukung aktivitas pertanian dan perkebunan, dengan cara membangun waduk dan melakukan perbaikan sanitasi atau saluran kebersihan.

Akan tetapi, pada praktiknya tetap terjadi penyelewengan. Irigasi yang sudah diperbaiki dan dibangun ternyata ditujukan untuk mengairi sawah dan ladang milik swasta dan pemerintah Belanda.

Dampaknya, muncul jurang pemisah antara perekonomian milik swasta atau pemerintah dengan rakyat.

Baca juga: Tokoh-tokoh Pelopor Politik Etis

Emigrasi

Emigrasi dilakukan untuk mewujudkan pemerataan kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Madura, yang jumlah penduduknya mencapai 14 juta jiwa pada 1900.