Sikap Rakyat Indonesia dalam Menanggapi Proklamasi Kemerdekaan

KOMPAS.com - Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945.

Halaman rumah Soekarno pada saat itu sudah dipenuhi oleh massa yang berdatangan untuk mendengar pembacaan teks proklamasi.

Setelah proklamasi dibacakan, berita baik tersebut segera disebarkan ke seluruh penjuru wilayah.

Bagaimana sikap rakyat Indonesia dalam menanggapi proklamasi kemerdekaan saat itu?

Baca juga: Teks Proklamasi: Proses Perumusan, Isi, dan Perubahan

Penyebaran berita proklamasi

Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia memang sudah sangat dinanti-nantikan.

Oleh sebab itu, pasca-pembacaan proklamasi, kelompok Sukarni, yang bermarkas di Bogor Lama, segera menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia.

Mereka berusaha mengatur strategi untuk melakukan penyebaran, salah satunya dengan memanfaatkan alat komunikasi yang ada, seperti pengeras suara, pamflet, bahkan mobil-mobil juga dikerahkan ke seluruh Kota Jakarta.

Sayangnya, karena alat komunikasi saat itu terbatas, berita kemerdekaan Indonesia tidak bisa langsung sampai ke wilayah-wilayah yang jauh dari Jakarta.

Pembentukan Komite Van Aksi

Pada 2 September 1945, Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi.

Tujuan dari komite ini adalah sebagai sebuah laskar perjuangan yang terdiri dari berbagai organisasi, seperti Angkatan Pemuda Indonesia, Barisan Rakyat Indonesia, dan Barisan Buruh Indonesia.

Organisasi ini dibentuk untuk mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menyebarluaskan kabar tersebut melalui selebaran-selebaran.

Baca juga: Mengapa Jepang Melarang Pembacaan Teks Proklamasi?

Reaksi rakyat Indonesia

Dukungan karesidenan

Proklamasi kemerdekaan dilakukan pada 17 Agustus 1945, tetapi berita baik ini baru sampai di wilayah-wilayah terpencil pada September 1945.

Begitu kabar proklamasi tersiar, empat karesidenan di Jawa, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaran, menunjukkan dukungan mereka terhadap NKRI.

Keempat karesidenan tersebut menyatakan diri menjadi bagian dari pemerintahan RI. Mereka juga mengatakan akan menindak tegas bila ada yang menentang pemerintahan Indonesia.

Setelah itu, para pegawai Jepang yang masih bekerja di karesidenan segera dirumahkan dan dilarang masuk ke dalam kantor.