Sejarah Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Oleh: Rina Kastori, Guru SMPN 7 Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Masa Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara.

Pada saat itu, jabatan kepala negara dipegang oleh Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 1965.

Sejak berakhirnya pemilu pada 1955, Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya pada partai politik.

Karena partai politik sangat berorientasi pada kepentingan ideologinya sendiri, dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.

Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Politik pada masa ini diwarnai oleh tolok ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik utama waktu itu, yakni: Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat.

Baca juga: Demokrasi Terpimpin (1957-1965): Sejarah dan Latar Belakangnya

Karakteristik demokrasi terpimpin

Karakteristik utama demokrasi terpimpin adalah penggabungan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR.

Meski begitu, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah, begitu pula dengan hak asasi manusia.

Demokrasi Terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti-kebebasan pers, dan sentralisasi kekuasaan makin dominan dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Hubungan PKI dan Soekarno

Hubungan PKI dan Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapat massa.

Pada bulan Mei 1963, MPRS mengangkatnya menjadi presiden seumur hidup. Keputusan ini didukung oleh PKI.

Sementara itu, unsur kekuatan lainnya dalam Demokrasi Terpimpin adalah TNI-Angkatan Darat yang melihat perkembangan PKI dan Soekarno dengan curiga.

Terlebih saat angkatan lain, seperti TNI-Angkatan Udara, mendapatkan dukungan Soekarno. Hal ini dianggap sebagai upaya menyaingi kekuatan Angkatan Darat dan memecah belah militer.

Baca juga: Penerapan Demokrasi Terpimpin

Keretakan hubungan Soekarno dengan pemimpin militer akhirnya muncul. Keadaan ini dimanfaatkan PKI untuk mencapai tujuan politiknya.