Konferensi Inter-Indonesia

KOMPAS.com - Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda menerapkan kembali politik Devide et Impera untuk memecah belah persatuan Indonesia.

Pada Desember 1946, Belanda mampu memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian dengan tujuan untuk menciptakan konflik antar masyarakat Indonesia.

Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membendung politik Devide et Impera pasca proklamasi, salah satunya melalui Konferensi Inter-Indonesia.

Latar belakang

Dalam perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949), Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949.

Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB.

Baca juga: Konferensi Meja Bundar: Latar Belakang, Tujuan, Hasil, dan Dampaknya

Dengan latar belakang tersebut, maka diadakanlah Konferensi Inter Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).

Dalam buku Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985) karya Ide Anak Agung, Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan dari pihak pemerintah RI dan BFO untuk menghadapi Belanda dalam KMB.

Perundingan antara perwakilan BFO dan Republik Indonesia yang digelar menjelang Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.

Konferensi Inter-Indonesia I

Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Konferensi Inter-Indonesia I dilaksanakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di hotel Tugu Yogyakarta.

Baca juga: Peran Komisi Tiga Negara dalam Konflik Indonesia-Belanda

Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin oleh Moh.Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat). Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia I adalah :

• RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal.
• RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri.
• Presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif).
• Pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian.
• Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional yang terdiri dari TNI, KNIL, ML (Militaire Luchtvaart) dan VB (Veileigheids Batalyon).

Baca juga: Peran Internasional dalam Penyelesaian Konflik Indonesia – Belanda

Konferensi Inter-Indonesia II

Konferensi Inter-Indonesia II dilaksanakan pada 31 Juli – 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Moh.Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta.

Melalui konferinsi ini RI dan BFO membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB.