Konferensi Inter-Indonesia

KOMPAS.com - Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda menerapkan kembali politik Devide et Impera untuk memecah belah persatuan Indonesia.

Pada Desember 1946, Belanda mampu memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian dengan tujuan untuk menciptakan konflik antar masyarakat Indonesia.

Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membendung politik Devide et Impera pasca proklamasi, salah satunya melalui Konferensi Inter-Indonesia.

Latar belakang

Dalam perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949), Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949.

Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB.

Dengan latar belakang tersebut, maka diadakanlah Konferensi Inter Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO).

Dalam buku Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat (1985) karya Ide Anak Agung, Konferensi Inter-Indonesia bertujuan untuk konsolidasi dan menyamakan pandangan dari pihak pemerintah RI dan BFO untuk menghadapi Belanda dalam KMB.

Konferensi Inter-Indonesia I dipimpin oleh Moh.Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS (Republik Indonesia Serikat). Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia I adalah :

Konferensi Inter-Indonesia II

Konferensi Inter-Indonesia II dilaksanakan pada 31 Juli – 3 Agustus 1949 di Jakarta. Konferensi yang dipimpin Moh.Hatta ini membahas masalah pokok yang telah disetujui di Yogyakarta.

Melalui konferinsi ini RI dan BFO membentuk Panitia Persiapan Nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB.