Terminal Banyak Belum Dongkrak Pengguna Angkutan Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat diminta membantu pembenahan angkutan umum di daerah karena sangat dibutuhkan.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengutarakan hal ini dalam siaran pers,  Minggu (18/2/2024).

"Bantuan pemerintah pusat untuk membenahi angkutan umum di daerah sangat diperlukan," terang Djoko.

Memang, saat ini ada program pembelian layanan atau buy the service (BTS) di 11 kota. Namun belum cukup, mengingat hanya ada 552 Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia.

Oleh karena itu, dibutuhkan Program Public Service Obligation (PSO) Angkutan Umum, seperti halnya PSO Perkeretaapian dengan Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca juga: Tak Hanya Terminal, Pemerintah Harus Benahi Angkutan Umum di Daerah

"Untuk melanggengkan keberadaan angkutan umum di daerah diperlukan lembaga pembiayaan angkutan umum di bawah Kemenkeu," sambungnya.

Hingga kini, pemerintah telah membangun dan membenahi banyak terminal, akan tetapi belum bisa mendongkrak pengguna angkutan umum.

"Beberapa terminal yang dibangun sepi kedatangan angkutan umum," lanjut Djoko.

Sekarang, tidak sampai 5 persen dari keseluruhan 552 pemerintah daerah yang telah membenahi transportasi umum modern.

Dari 38 provinsi, hanya 15 ibukota provinsi yang baru mengembangkan transportasi umum moderen.

"Bahkan, ada ibu kota provinsi yang sudah tidak memiliki transportasi umum. Transportasi umum modern yang dimaksud adalah skema pembelian layanan (buy the service)," kata Djoko.

Padahal, perencanaan terminal penumpang meliputi rencana lokasi dan kebutuhan simpul terminal penumpang, penetapan simpul dan lokasi terminal penumpang, serta dan tipe dan kelas terminal penumpang.