Percepat Pengadaan Barang, Pemkab Kudus Luncurkan Program Gebyok

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mempercepat pengadaan digital melalui mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah meluncurkan program Gebyar Belanja Online Kudus atau disingkat Gebyok Kudus.

Melalui program ini, pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Kudus dapat dilakukan dengan nilai belanja maksimal hingga Rp 200 juta per transaksi.

Pemanfaatan platform B2B e-commerce, mitra Toko Daring LKPP ini merupakan standar prosedur di lingkungan pemerintah sesuai Peraturan Presiden No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peresmian program Gebyok berlangsung di Pendopo Kabupaten Kudus pada Kamis (28/12/2023) oleh Pj Bupati Pemkab Kudus Bergas C. Penanggungan dan Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi.

Baca juga: Ada Gap Rp 500 Triliun E-Purchasing, LKPP Dorong Serapan Anggaran lewat PPMSE

Acara ini juga diikuti dengan kegiatan Temu Bisnis antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kudus dan penyedia Usaha Mikro Kecil (UMK) lokal Kabupaten Kudus.

Pemilihan kata Gebyok sendiri mengandung makna filosofis, dimana Gebyok merupakan salah satu karya seni khas daerah Kudus, yang kemudian diharapkan dapat membawa semangat penggunaan produk lokal Kudus.

Pj Bupati Pemkab Kudus, Bergas C. Penanggungan berharap dengan diluncurkannya program Gebyok Kudus dapat meningkatkan transaksi penggunaan produk dalam negeri.

“Kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin, sekaligus mendorong UMKM di Kudus untuk berpartisipasi. Harapannya produk-produk yang ditawarkan berdaya saing, memiliki kualitas yang baik sehingga usaha yang ada bisa dikembangkan,” ujar Bergas dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (4/1/2024).

Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi yang juga hadir dalam peluncuran mengatakan pihaknya memberikan apresiasi dan dukungan terhadap program Gebyok Kudus.

Baca juga: Siap Raup Dana Publik, Hotel Terbesar Kudus Tawarkan 20 Persen Saham

Dikatakan, dengan Gebyok Kudus, transaksi dari pemerintah daerah ke pelaku usaha UMKM bisa menjadi lebih cepat.

“Tidak hanya pembelian saja, pembayarannya pun bisa dilakukan secara online. Jadi mudah-mudahan dengan program ini pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemkab Kudus melalui UMKM lokal makin meningkat sehingga ekonomi pun turut berkembang,” papar Hendrar.

Ditempat yang sama, CEO & Co-Founder Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan, sebagai mitra Toko Daring LKPP, pihaknya senang dapat mendukung Pemkab Kudus dalam melakukan percepatan transformasi digital pengadaan barang dan jasa.

“Dengan infrastruktur platform e-commerce yang telah dibangun, kami yakin kebutuhan pengadaan digital Pemkab Kudus dapat diakomodasi, mulai dari mekanisme persetujuan, termin pembayaran yang beragam, negosiasi online, mekanisme perpajakan, hingga laporan dan analisis transaksi,” jelas Ryn.

Menurutnya, Mbizmarket akan memastikan ketersediaan barang dan jasa yang sesuai ketentuan standar, memiliki sifat risiko rendah, dan dapat dipenuhi oleh UMKM lokal.

Pemkab Kudus sendiri menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada untuk melakukan pengadaan barang/jasa secara digital melalui mitra Toko Daring LKPP.

Dengan demikian diharapkan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kudus.