Tembus Rp 55 Triliun, KPBU Hunian ASN di IKN, Ada China dan Malaysia

JAKARTA, KOMPAS.com - Total biaya yang akan dikeluarkan untuk membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah sekitar Rp 55 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN (OIKN) Agung Wicaksono menyampaikan hal ini dalam media briefing dalam jaringan (daring), Jumat (29/12/2023).

"Saat ini kita hitung dari proses yang sudah berjalan totalnya sekitar Rp 55 triliun, ini untuk capex-nya," ujar Agung.

Anggaran tersebut diproyeksikan untuk membangun 166 tower rumah susun (rusun) dan 159 rumah tapak ASN di IKN. Badan usaha yang terlibat berasal dari dalam dan luar negeri.

Badan usaha dari dalam negeri, antara lain PT Summarecon Agung Tbk dengan 6 tower, PT Perintis Triniti Properti Tbk 8 tower, PT Nindya Karya 8 tower, PT Intiland Development Tbk 109 tower, PT Ciputra Development Tbk 10 tower dan 20 rumah tapak, serta Rockfields yang masih dikonfirmasi.

Kemudian badan usaha luar negeri, meliputi Citic Construction dari China dengan 60 tower rusun untuk pegawai Kementerian Pertahanan dan Keamanan (Hankam), Maxim dari Malaysia 10 tower, dan IJM dari Malaysia 20 tower.

Baca juga: Fitur ATMS Bisa Minimalkan Kemacetan di IKN Nusantara

Agung menegaskan bahwa proses seleksi KPBU investor swasta masih terus berjalan untuk menetapkan yang terbaik.

"Contohnya yang 60 tower dari China itu, ini akan masuk ke fase evaluasi feasibility study (FS) dan setelah evaluasi FS baru akan dilakukan tender, jadi mereka harus berkompetisi, supaya kita mendapatkan hasil yang terbaik," lanjut Agung.

Sementara saat ini, OIKN telah menerima sebanyak 328 Letter of Intent (LoI) investasi di IKN dengan 60 persen berasal dari dalam negeri.

"Tentunya sangat normal bahwa mereka (investor dalam negeri) yang masuk lebih dahulu untuk membangun dan menjadi pelopor," tandas Agung.