Mahfud Sebut Belum Ada Investor Masuk ke IKN, Benarkah Demikian?

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menyanggah cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, yang memaparkan soal besaran pendanaan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam debat Cawapres yang berlangsung Jumat (22/12/2023), Mahfud mempertanyakan soal paparan Gibran yang hanya mengalokasikan 20 persen dari dana APBN untuk pembangunan IKN Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) tersebut mengaku sangat tertarik tentang IKN.

Bahkan dia menilai, pembangunan IKN harus terus dilaksanakan sebagai warisan dari Presiden Joko Widodo.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2023: Deretan Proyek IKN dengan Anggaran Jumbo

"Tapi tadi saya tergelitik soal anggaran untuk IKN itu hanya 20 persen dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca sampai sekarang, belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 investor mana yang sudah masuk ke sana," sambungannya.

Menurut Mahfud, pembangunan di IKN yang sudah dikerjakan saat ini dananya baru berasal dari APBN saja.

“IKN harus diteruskan tapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN,” tegas Mahfud.

Sudah Ada Investor

Apa yang disampaikan Mahfud, ternyata berbeda dengan penuturan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Saat mendampingi Presiden Joko Widodo mengunjungi IKN, Kamis (21/12/2023), Bambang menyampaikan dana investasi yang berasal dari pihak swasta bahkan mencapai Rp 31,8 triliun.

Baca juga: Kata Jokowi, Hotel Nusantara di IKN Bisa Dipakai Awal Agustus 2024

“Total dana investasi yang masuk dalam pembangunan IKN telah mencapai Rp 41,4 Triliun, dengan jumlah 22 proyek pembangunan untuk investasi swasta sejumlah Rp 31,8 Triliun,” papar Bambang.

Bambang memastikan jumlah dana tersebut masih akan terus bertambah hingga 2024, dengan beberapa tahap groundbreaking menjelang fase awal perpindahan IKN.

Otorita IKN pun masih mengantongi lebih dari 325 Letter of Interest (LoI) dari berbagai investor dalam dan luar negeri yang tertarik menanamkan modalnya di Nusantara.