Begini Cara Hadi Tjahjanto Bereskan Masalah Pengadaan Tanah PSN

KOMPAS.com - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjabarkan beberapa solusi penyelesaian permasalahan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pasalnya, kerap terjadi konflik pertanahan dalam proses pengadaan tanah yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di wilayah yang terdapat PSN.

Hal itu dijelaskannya saat Rapat Kerja dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), pada Selasa (14/11/2023) lalu.

Pertama, terkait penolakan dari masyarakat yang tidak setuju terhadap pembangunan PSN, Hadi Tjahjanto menuturkan terdapat ketentuan dalam Pasal 32 Ayat (5) PP Nomor 19 Tahun 2023, di mana masyarakat selaku pihak yang berhak diundang oleh Pelaksana Pengadaan Tanah sebanyak tiga kali secara patut untuk menghadiri konsultasi/musyawarah.

"Apabila masyarakat tidak hadir, maka akan dianggap menyetujui lokasi rencana pembangunan PSN," ujarnya dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: ATR/BPN Tuntaskan Pengadaan Tanah di 27 Lokasi PSN

Kemudian, untuk permasalahan terkait penolakan besaran nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 91 PP Nomor 19 Tahun 2023 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021.

Dia juga menyampaikan mengenai penyelesaian permasalahan pengambilan uang ganti kerugian yang masih dipersengketakan kepemilikannya di pengadilan.

"Berdasarkan Pasal 93 dan 94 PP Nomor 19 Tahun 2021, tidak diperlukan Surat Pengantar dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)," imbuhnya.

Permasalahan lainnya yaitu menyangkut pelaksanaan konstruksi yang dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pengadaan tanah dilaksanakan.

Menurut Hadi Tjahjanto, langkah-langkah yang ditempuh antara lain meminta penilaian litigasi kepada Dewan Penilai MAPPI, meminta review dari BPKP, melakukan koordinasi dengan Instansi yang memerlukan tanah untuk mendapatkan pertimbangan hukum dalam menganalisa dan mencegah terjadinya potensi kerugian negara, serta meminta dukungan Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai permohonan pelaksanaan pengadaan tanah.

Selanjutnya, terdapat pula permasalahan pengadaan tanah pada lahan yang berstatus tanah wakaf, Tanah Kas Desa, Tanah milik Pemerintah Pusat/Daerah.

Kondisi itu umumnya dapat menghambat pencarian tanah relokasi, namun penyelesaiannya terdapat pada Pasal 79 PP Nomor 19 Tahun 2021.

"Dilakukan penyediaan tanah pengganti dan pemberian Ganti Rugi dalam bentuk pemukiman kembali yang dilaksanakan oleh Instansi yang memerlukan tanah dan instansi yang memerlukan tanah agar berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, stakeholder terkait, dan P2T," terangnya.

Baca juga: 6 Dokumen Hasil Pengadaan Tanah IKN Diserahkan ke Kementerian PUPR

Permasalahan terakhir, yakni terkait penguasaan masyarakat di atas lahan transmigrasi tanpa memiliki bukti transaksi dari pemilik lama, batas-batas tanah yang dikuasai tidak sesuai lagi dengan Peta Bidang Tanah, dan tidak memiliki bukti kepemilikan apapun.

"Masyarakat yang merasa berhak agar dapat mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri atau mengajukan Gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum pihak yang berhak," pungkas Hadi Tjahjanto.