Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian ATR/BPN Pastikan Pengadaan Tanah Adat Berjalan Adil

Kompas.com - 05/12/2022, 10:30 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan pengadaan tanah tidak terdaftar dan tanah adat bisa berjalan dengan adil.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP) Embun Sari dalam konferensi internasional bertajuk Global Trends on Compulsory Acquisition of Unregistered and Customary Lands di Jakarta pada Kamis (1/12/2022).

Ia menyampaikan, Kementerian ATR/BPN adalah pengemban amanat negara sebagai pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga harus mampu bekerja lebih transparan, cepat, dan efisien.

Oleh karena itu, penilai publik sebagai mitra independen dalam pengadaan tanah juga harus mampu bekerja lebih profesional.

"Kerja sama yang baik antara ATR/BPN dan penilai publik diharapkan mampu mewujudkan pengadaan tanah yang menjunjung nilai-nilai kemanusian dan keadilan," ungkap Embun Sari, dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Senin (12/5/2022).

Baca juga: Mau Tau Sertifikat Tanah Asli atau Tidak? Coba Cek Nomornya

Adapun tujuan diselenggarakannya konferensi, yakni untuk memperkuat pengetahuan para pemangku kepentingan.

Ini termasuk bagi pegawai pemerintah dan mitra pembangunan terkait penilaian hingga kompensasi yang adil dalam pengadaan tanah tidak terdaftar serta tanah ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat.

Konferensi internasional ini juga membahas bagaimana praktik pengadaan tanah dapat ditingkatkan untuk mengatasi pembangunan yang tertunda dan konflik sosial.

Dalam kesempatan yang sama, World Bank Operations Manager for Indonesia and Timor Leste, Bolormaa Amgaabazar juga berharap konferensi internasional dapat membagikan pengalaman dan inovasi yang berguna dari negara-negara lain untuk mengeksplorasi praktik-praktik yang dapat diterapkan di lapangan.

Juga mengenai bagian-bagian di mana peraturan yang telah ada terkait pengadaan lahan mungkin dapat diperkuat.

Baca juga: Konflik Kelar, Suku Anak Dalam 113 Terima Sertifikat Tanah dari Jokowi

"Bank Dunia siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan inisiatif terkait akuisisi lahan yang sedang berjalan maupun pada masa mendatang, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tanggap perubahan iklim," Amgaabazar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com