Pemerintah Gagas "Three Bold Actions" dalam Skema KPBU, Apa Itu?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menggagas Three Bold Actions dalam penerapan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, skema ini telah umum digunakan dan mengalami berbagai perkembangan yang difokuskan pada tipe risiko, baik dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Reformasi skema KPBU pada sektor Kementerian PUPR tentu diperlukan di antaranya untuk meningkatkan porsi dalam Kerangka Pendanaan PUPR, menurunkan funding gap kebutuhan investasi infrastruktur, hingga untuk mencapai Target Infrastruktur Indonesia Emas 2045.

“Untuk itulah kami menggagas Three Bold Actions yaitu pertama, Fast Track KPBU, kami transformasi durasi pelaksanaan tahap penyiapan KPBU yang sebelumnya mencapai 1,5 tahun -2,5 tahun menjadi 6 bulan dan tahap transaksi KPBU yang sebelumnya 1 tahun-1,5 tahun menjadi hanya 3 bulan," jelasnya dalam siaran pers, Kamis (9/11/2023).

Kedua adalah Investment Under Certainty untuk membuat investor nyaman dengan Pemerintah, di antaranya dengan melakukan perluasan penjaminan proyek, implementasi inovasi dukungan, serta penyiapan pipeline hingga 100 proyek KPBU. 

Baca juga: Menteri PUPR Setujui Prakarsa KPBU Flyover Sitinjau Lauik

Sementara ketiga adalah Integrated & ESG-Based PPP untuk menciptakan keterpaduan dan mempromosikan infrastruktur berkelanjutan agar memberikan manfaat lebih luas.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Ketua DPP Bidang II Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) Subakti Syukur menuturkan, pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar.

Sehingga, aspek pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan target pembangunan.

“Dalam pengembangan infrastruktur yang berkesinambungan, khususnya jalan tol, tentu terdapat tantangan dalam kegiatan pengusahaan jalan tol terkait pembiayaan," ucap Subakti.

Contohnya dimulai dari biaya pembebasan lahan, serta konstruksi yang terus meningkat.

Selain itu, BUJT juga dituntut untuk bisa menghasilkan pengembalian investasi atau bisnis kepada semua investor.

Sehingga, BUJT diharapkan dapat melakukan creative financing (pembiayaan kreatif) dengan berbagai skema, baik berbasis utang maupun ekuitas, serta melaksanakan program asset recycle (daur ulang aset) untuk mendanai proyek-proyek jalan tol baru.