BP Batam Dipimpin Wali Kota, Solusi Tepat untuk Kemajuan Daerah

BATAM, KOMPAS.com – Jabatan wali kota Batam, Muhhamad Rudi yang juga merangkap sebagai Ex-Officio Badan Pengusahaan (BP) Batam dianggap tidak maksimal oleh sebagian pihak. Terlebih, pasca terjadinya konflik di Pulau Rempang, Galang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Namun demikian, Direktur Public Trust Institute Perwakilan Kepri Robby Patria mengatakan, keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan Ex-Officio di Batam justru memberi banyak dampak positif terhadap kemajuan kota.

Tak hanya ada kemudahan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur pendukung daerah pun bisa terwujud dengan baik. 

"Sejak digabung melalui PP 62 tahun 2019, menjadikan Wali Kota Batam Ex-Officio, kita bisa lihat Batam lebih pesat pembangunannya. Ibarat kapal, dua mesin mendorong kapal lebih laju. Dibanding satu mesin, itulah kondisi Pemerintah Kota (Pemkot) dan BP Batam saat ini," kata Robby Patria kepada Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Baca juga: HOAKS: BP Batam Minta Warga Pulau Rempang Bayar Selisih Harga Rumah

Menurut Robby, pernyataan Nusron Wahid saat rapat dengan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia dan BP Batam lebih kental nuansa politik dibandingkan mencari solusi atas kasus di Pulau Rempang.

Saat ini, kata Robby, upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Rempang mulai mendapat respon baik warga, terbuktinya beberapa keluarga sudah pindah.

"Apalagi pemerintah dan warga beberapa kali duduk untuk mencari win win solution terbaik. Tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan pikiran yang arif dan bijaksana," ungkap Robby.

Dia menyebutkan, BP Batam dan Pemkot Batam sudah seirama dalam rentak pembangunan. Terbukti saat ini pembangunan insfrastruktur sedang masif dan capain investasi juga meningkat.

Dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA), investasi asing di Batam mendapat sinyal positif sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/ BKPM RI, investasi asing di Batam naik 48,5 persen atau sebesar 746,85 juta Dolar AS (Rp 11,6 triliun) dengan jumlah 1.738 proyek.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 silam yang tercatat hanya sebesar 504,17 juta Dolar AS (Rp 7,8 triliun).

Sementara, nilai PMA di Kota Batam juga mengalami peningkatan sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2023. Dan terbukti pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 menurut BPS di angka 6,8 persen jauh di angka pertumbuhan ekonomi nasional dan Kepri.

Baca juga: BP Batam Bakal Bangun Rumah Warga Terdampak Rempang Eco City

"Angka-angka inikan tidak berbohong sesuai dengan fakta di lapangan. Dari sudut pandang ekonomi penggabungan itu sangat baik. Jangan kita rusak kembali statusnya akibat kepentingan politik sesaat," pungkas akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sebagai informasi, keputusan untuk menjadikan Walikota sekaligus sebagai Kepala BP Batam merupakan solusi atas dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi.

Berdampak Positif Bagi Pertumbuhan Ekonomi