Pengamat Nilai Rusunami Bentuk Kegagalan Pemerintah dan Pengembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Properti Nasional Panangian Simanungkalit menyoroti kegagalan pemerintah dan pengembang dalam membangun rumah susun sederhana milik (rusunami).

"Kegagalannya kita lihat ada pada pemerintah daerah. Pengembang sekarang tidak ada yang mau bangun," ucap Panangian dikutip dari siaran pers, Kamis (5/10/2023).

Panangian mengungkapkan, penyebab pengembang tak ingin lagi membangun rusunami adalah harga jualnya yang dinilai terlalu murah.

Meskipun, ada beberapa rusunami yang berhasil dibangun seperti Kalibata City, Bassura, maupun Green Pramuka.

"Hal ini karena pemerintah tidak peduli, tidak hadir, tidak mau tahu, tidak pernah mikirin, termasuk pemerintah daerah," timpalnya.

Bahkan, kata Panangian, dia pun melihat bahwa rusunami seperti di Kalibata City dinilai gagal karena banyaknya spekulan.

Baca juga: Kejar Zero Backlog 2045, Pemerintah Perlu Bangun 1,3 Juta Rumah Per Tahun

"Yang tinggal di Kalibata City misalnya, seharusnya bukan orang yang punya mobil tiga. Yang gagal siapa? Ini kegagalan pemerintah dong, karena dia tidak atur dan awasi dengan benar,” ucapnya.

Untuk itu, apabila Pemerintah ingin menargetkan zero backlog (nol kekurangan) rumah pada tahun 2045, perlu dibangun 1,3 juta unit rumah setiap tahun dalam kurun 21 tahun mendatang.

Untuk itu, imbuh Panangian, Pemerintah perlu menghitung jumlah unit rumah yang akan dibangun setiap tahunnya.

"Ya, setidaknya kita butuh membangun sekitar 600.000 unit per tahun," jelas Panangian.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ada kebutuhan 700.000 unit per tahun dari keluarga baru.

"Untuk memenuhi kebutuhan keluarga baru, berarti total rumah yang perlu dibangun setiap tahun seharusnya 1,3 juta unit," tuntasnya.