Akan Dibangun Infrastruktur di Kampung Baru Pulau Rempang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun infrastruktur dasar di kampung baru warga terdampak proyek Rempang Eco City.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/10/2023).

"Untuk infrastruktur pergeseran ke kampung yang kita bangun itu dibiayai PUPR," jelas Bahlil.

Infrastruktur yang dimaksud meliputi sanitasi, sekolah, puskesmas, jalan desa, pelabuhan, tempat ibadah hingga pesantren.

"Jadi kita mau bikin ini percontohan," imbuh Bahlil.

Selama ini masyarakat Pulau Rempang belum memiliki sertifikat. Sembari relokasi dilakukan, pemerintah berjanji akan memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan aset masyarakat di tempat hunian baru.

Baca juga: Bahlil Pastikan Relokasi Warga Rempang Digeser ke Tanjung Banun

Kampung baru ini kabarnya akan ada di Tanjung Banon, Pulau Rempang. Masyarakat akan menerima lahan 500 meter persegi di Tanjung Banon dan akan langsung diproses sertifikat hak milik.

Selanjutnya, akan diberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Namun, apabila masyarakat yang sebelumnya mempunyai rumah nilainya lebih besar dari Rp 120 juta, maka selisih dari rumah itu akan diganti oleh pemerintah.

Sedangkan pembangunan perumahan untuk warga terdampak proyek Rempang Eco City bakal dilakukan oleh Badan Pengusahaan BP (Batam).

Namun demikian, terbuka kemungkinan pembangunan hunian tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PUPR.

"Nanti kita cek apakah oleh BP Batam atau oleh PUPR. Tapi yang saya tahu, infrastuktur, fasum-fasumnya oleh PUPR, dan perumahan oleh BP Batam," tandas Bahlil.