Ragam Skema Investasi hingga Insentif Pajak buat Swasta Bangun IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong adanya keterlibatan badan usaha dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mencakup sekitar 20 persen dari total kebutuhan investasi IKN.

"Potensi investasi di IKN di antaranya untuk membangun fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, pusat kebudayaan dan olahraga, serta perkantoran," jelas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat menghadiri penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries di Hangzhou, China, Selasa (26/9/2023).

Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema investasi untuk para investor dan badan usaha, meliputi Viability Gap Fund (VGF) menggunakan Availability Payment (AP), Project Development Facilities (PDF) untuk semua proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di IKN.

Lalu Pengadaan Badan Usaha melalui Swiss Challenge untuk KPBU Unsolicited, pembiayaan infrastruktur melalui Staples Financing/Standby Lending, serta Clawback equal 0 (zero) untuk Barang Milik Negara (BMN).

"Kami juga akan memberikan insentif pajak dan fasilitas bagi investor pembangunan IKN, seperti tax holiday hingga 30 tahun untuk investasi infrastruktur dan layanan publik pada tahun 2022 hingga 2035," imbuh Basuki.

Baca juga: Pertengahan 2024, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A Ditargetkan Rampung

Kemudian juga pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk bidang infrastruktur dan bisnis pelayanan publik, serta tarif 0 persen untuk pembelian mesin, peralatan, bahan untuk tujuan investasi domestik dan properti bisnis.

Pada kesempatan tersebut, Basuki turut mengapresiasi penandatanganan MoU antara PT Brantas Abipraya dengan Zhejiang Dafeng Industries yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara Indonesia dan China.

Kerja sama yang diharapkan khususnya di bidang pembangunan infrastruktur, serta menggali kemungkinan peluang investasi di IKN.

"Pada kesempatan ini, saya ingin mengusulkan kepada investor dari Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas peluang kerja sama investasi melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur di IKN," tandas Basuki.