Kepulauan Seribu Segera Jadi Kabupaten Lengkap, Bebas Mafia Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta segera menyusul menjadi kabupaten lengkap.

"Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sudah mencapai 99,5 persen, jadi sebentar lagi ini menjadi kabupaten lengkap," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam Kunjungan Kerja ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, Jumat (11/8/2023).

Kabupaten atau kota lengkap artinya seluruh bidang tanah di wilayah tersebut telah terdaftar di BPN, sehingga bisa terbebas dari aksi mafia tanah bisa.

"Tahun ini (2023) selesai menjadi Kabupaten Administrasi Lengkap Kepulauan Seribu," imbuh Hadi.

Sementara itu, penambahan nilai ekonomi dari program sertifikasi tanah sejak tahun 2017 mencapai sekitar Rp 5.574 triliun.

Khusus di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama tahun 2022 mencapai Rp 25 triliun.

Baca juga: Digitalisasi Sertifikat Tanah, Bikin Mafia Tanah Tak Berkutik

"Dan dari hak tanggungan sendiri itu Rp 24,2 triliun, ini kan luar biasa," ucap Hadi.

Pada kesempatan yang sama, Hadi juga menyerahkan 386 sertifikat tanah kepada masyarakat di Pulang Panggang.

Sertifikat tanah diberikan secara simbolis sebanyak 36 sertifikat, dengan rincian 35 sertifikat tanah warga dan 1 sertifikat wakaf Yayasan Makam Habib Zhein.

Terbitnya sertifikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan, tetapi menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah-daerah perbatasan.

Terkait program PTSL di seluruh Indonesia, dari target 126 juta bidang tanah, saat ini ada sekitar 105,2 juta bidang tanah yang terdaftar dengan sekitar 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat.