Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/07/2023, 18:00 WIB
Aisyah Sekar Ayu Maharani,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, pengadaan lahan untuk 12 proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal segera beres.

Secara rinci, ada 12 paket pengadaan tanah di IKN, 7 paket sudah selesai dan 5 paket masih dalam proses pembayaran.

Proses pembayaran pengadaan lahan 5 paket tersebut ditargetkan selesai secepatnya dengan meminta bantuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Sebanyak 12 paket pengadaan tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN di IKN antara lain untuk proyek IPAL dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu IKN, Dermaga Logistik, Fasilitasi Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Sepaku Semoi Tahap I, Intake Sungai Sepaku Tahap I, Perubahan Intake Sungai Sepaku Tahap II, Infrastruktur IKN Tahap I.

Kemudian SPAM Instalasi Pengelolaan Air KIPP, Bypass Shortcut Pasar Sepaku, Bendungan Sepaku Semoi Tahap II, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta Jalan Tol Akses menuju IKN (Karang Joang-KTT Kariangau-Sp. Tempadung-Jembatan Pulau Balang).

"Kelima hal tersebut masih dalam proses pembayaran, kita targetkan akan selesai secepatnya," ujar Hadi dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Percepatan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Investasi di IKN yang diselenggarakan secara online pada Minggu (23/07/2023), dikutip dari keterangan resmi.

Baca juga: Nilainya Rp 4,3 Triliun, Ini Progres Tujuh Proyek IKN Garapan Waskita

Hadi juga menyampaikan, untuk Penetapan Lokasi (Penlok) pengadaan tanah sudah disosialisasikan ke masyarakat dan sudah pada tahap akhir.

"Ada sedikit hambatan karena menunggu persetujuan masyarakat dan kami juga meminta bantuan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membantu mengejar sosialisasi ini," imbuh Hadi.

Kemudian Menteri Hadi juga telah menetapkan 9 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN menjadi Peraturan Kepala (Perka) Otorita IKN (OIKN). Penyelesaian RDTR IKN diklaim berjalan tanpa masalah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Perolehan Tanah dan Investasi IKN mengimbau agar masing-masing sektor perlu menjemput bola untuk mempercepat progres.

"Saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa kita berpacu dengan waktu. Penyelesaian lahan di IKN saya pikir itu harus segera kita selesaikan," tegas Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com